106 dari 201 Pengemplang Pajak Sudah Bayar, DJP Kejar Sisanya

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto (tengah) dalam media gathering DJP di di Kantor Wilayah DJP Bali, Selasa (25/11).(MI/ Insi Nantika Jelita)

DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar wajib pajak yang masih menunggak. Sebanyak 106 dari 201 pengemplang pajak tercatat telah melakukan pembayaran.

Hingga 24 November 2025, pembayaran tunggakan pajak yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp11,99 triliun. Namun, angka ini masih di bawah target pemerintah sebesar Rp20 triliun untuk tahun ini.

“Alhamdulillah, dari target Rp20 triliun,  kami bisa mencairkan Rp11,99 triliun. Kami terus akselerasi ini," ujar  Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dalam media gathering DJP di Denpasar, Bali, Selasa (25/11).

Untuk mempercepat pemulihan tunggakan pajak, pihaknya melakukan penagihan aktif dan membentuk satuan tugas atau task force penanganan tindak pidana perpajakan. Ia menerangkan DJP juga memanfaatkan berbagai sumber data pembanding, antara lain data penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ekstraktif seperti minerba. Data tersebut digunakan untuk mencocokkan volume produksi dan pembayaran pajak yang seharusnya diterima negara.

Tunggakan yang sudah bertahun-tahun juga menjadi fokus penindakan. Selain penagihan langsung, DJP meningkatkan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan aparat penegak hukum untuk memperkuat langkah penyitaan hingga pemblokiran rekening.

"Analisis transaksi keuangan yang mencurigakan turut ditelusuri melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," jelas Bimo. Proses penghapusan pembukuan tagihan, tambahnya, tidak berarti menghilangkan hak negara dalam melakukan penagihan. Sejumlah kasus bahkan dialihkan penanganannya melalui kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. (M-1)