45.000 Sumur Rakyat Teridentifikasi, Ini Sebarannya dari Jatim-Aceh

Sebanyak 45.000 sumur masyarakat yang sebelumnya dikelola secara ilegal telah teridentifikasi untuk dikelola bersama Koperasi Unit Desa, BUMD, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah setempat.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan legalisasi dan skema kerja sama pengelolaan sumur masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

“Kita sudah melakukan identifikasi kerja sama dengan pemerintah daerah, ada 45.000 sumur masyarakat yang ada di beberapa wilayah. Jadi di dalam Permen 14 Tahun 2025 ini sudah ada mekanismenya sampai dengan bagaimana legalitas terhadap sumur masyarakat,” jelasnya saat Rakor Dukungan Bisnis SKK Migas, Rabu (3/12).

Yuliot menjelaskan pengelolaan sumur masyarakat terbagi menjadi dua bentuk. Pertama adalah skema koperasi dan UMKM, kemudian yang kedua melalui BUMD. Ia berharap kerja sama dengan koperasi dan UMKM dapat dikonsolidasi oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

“Jadi perlu pembinaan kelembagaan juga terhadap usaha yang dilakukan dalam bentuk wadah koperasi. Tentu itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi yang dikonsolidasikan melalui perusahaan KKKS,” tuturnya.

Berikut daftar sebaran sumur masyarakat berdasarkan penetapan Tim Gabungan pada 9 Oktober 2025:

Sumatera Selatan: 26.300 sumur

Sumatera Utara: 607 sumur

Total sumur masyarakat yang sudah dilegalkan: 45.095 sumur.