Anggota DPR Ingatkan Bansos Jangan jadi Alat Politik

Warga penerima manfaat membawa beras dalam karung saat pengambilan bantuan pangan cadangan beras di Balai Kelurahan Bangsal, Kediri, Jawa Timur(ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nym.)

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengingatkan agar bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial tidak dimanfaatkan sebagai alat politik oleh oknum tertentu.

"Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang
Pilkada,"ujar Kariyasa dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen,
Jakarta, Selasa (12/11).

Menurut dia, momentum pelaksanaan Pilkada berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos, agar oknum-oknum tertentu dapat memenangi Pilkada.

"Karena kita tahu sekarang lagi Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memilih memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur," tegasnya.
  
Kariyasa mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) agar penyaluran bansos harus berdasarkan data yang dimiliki, bukan data-data dari tokoh politik tertentu.

Mensos Saifullah Yusuf sempat mengatakan bahwa integrasi data tunggal terpadu terkait penerima bantuan sosial (bansos) menjadi solusi untuk mengurangi bias penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Mensos mengakui usulan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan untuk penyaluran berbagai bansos dari Kemensos bias, antara data di dalam sistem dengan informasi di lapangan, mengingat usulan data tersebut datang dari bermacam latar belakang. (Ant/H-3)