Arab Saudi Tolak Upaya Negosiasi Ulang Gencatan Senjata Gaza

Warga Palestina membawa dalam perjalanan mengungsi di Gaza, Mei 2025.(AFP/ Bashar Taleb)

KEMENTERIAN Luar Negeri Arab Saudi meminta semua pihak menghentikan upaya mendefinisikan ulang gencatan senjata di Gaza serta menghindari negosiasi ulang atas ketentuan yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Dalam sesi Doha Forum 2025 pada Sabtu (6/12), Menteri Berkuasa Penuh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Manal Radwan, menegaskan komitmen Riyadh terhadap kesepakatan yang ada. "Kami tidak dapat menerima adanya redefinisi atau negosiasi ulang atas apa yang telah kami sepakati dan juga apa yang telah ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan yang telah disahkan dan disambut oleh semua pihak," katanya.

Radwan menambahkan bahwa Arab Saudi menolak perubahan makna maupun syarat terkait gencatan senjata, perlucutan senjata, dan mekanisme pemerintahan Gaza yang dipimpin Palestina. "Kita tidak bisa kembali mendefinisikan apa yang dimaksud dengan gencatan senjata, apa yang dimaksud dengan perlucutan senjata, atau apa yang dimaksud dengan proses yang dipimpin Palestina dalam pemerintahan Gaza," sebutnya

Ia memperingatkan bahwa mengubah prinsip dasar kesepakatan berpotensi membawa kawasan ke jalur menyimpang, yang justru menenggelamkan proses politik dalam perdebatan teknis dan menjauhkan fokus dari akar konflik.

Radwan juga menekankan bahwa pemenuhan hak-hak rakyat Palestina merupakan kunci stabilitas kawasan. Menurutnya, tanpa keadilan bagi Palestina, tidak ada keamanan bagi Israel, negara-negara sekitar, maupun komunitas internasional.

Ia menegaskan bahwa langkah ke depan harus berpegang pada kerangka kerja yang telah disepakati, menolak perubahan definisi, dan memastikan implementasi tetap terkait pada pembentukan negara Palestina. "Jika kita tidak memastikan terpenuhinya keamanan dan aspirasi politik rakyat Palestina, tidak akan ada rencana apa pun di dunia yang mampu membawa kita melangkah maju, apalagi mencegah spiral kekerasan berikutnya," tambah Radwan.

Kesepakatan gencatan senjata Hamas-Israel di Gaza mulai diberlakukan pada 10 Oktober lalu, menghentikan perang dua tahun Israel yang menewaskan lebih dari 70.000 orang serta melukai hampir 171.000 warga sejak Oktober 2023.

Tahap pertama kesepakatan mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Kesepakatan itu juga memuat rencana rekonstruksi Gaza serta pembentukan struktur pemerintahan baru tanpa melibatkan Hamas. (Anadolu/M-1)