Asosiasi Pekerja Sebut Kenaikan UMP 2026 belum Menjawab Kebutuhan Buruh

Pekerja Sritex yang terkena PHK(Antara Foto)

ASOSIASI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh di tengah terus meningkatnya biaya hidup. Adapun rumus perhitungan upah yang diatur pemerintah ialah indeks alfa 0,5-0,9.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat menegaskan persoalan utama saat ini bukan semata pada besaran kenaikan upah, melainkan pada lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. 

Sementara, lonjakan harga pangan, layanan kesehatan, transportasi, dan pendidikan membuat daya beli buruh tetap tertekan, sehingga kenaikan upah yang ditetapkan belum sebanding dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pekerja sehari-hari.

"Kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun, harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh," ujar Mirah dalam keterangan resmi, Jumat (26/12).

Lebih lanjut, ia menekankan jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, kenaikan UMP berpotensi hanya habis untuk menutup kenaikan biaya hidup sehari-hari.

“Kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar meningkatkan kesejahteraan maupun daya beli buruh,” ucapnya.

Mirah menuturkan kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan adanya kebijakan pendukung yang konkret, mulai dari stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, hingga penyediaan transportasi publik yang layak bagi masyarakat pekerja.

Presiden Aspirasi itu kemudian mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna. Ini agar kebijakan UMP ke depan benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia. (H-4)