Bandara di Morowali Tanpa Pengawasan, Ancaman Atas Kedaulatan Negara

Tangkapan layar google map di lokasi di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.(Dok.MI)

Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara (Untar), Hery Firmansyah, menilai kekosongan pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan persoalan serius yang memunculkan kekhawatiran akan lemahnya kontrol negara pada titik-titik akses strategis.

Hery menegaskan negara semestinya menempatkan pengawasan maksimal pada seluruh pintu pergerakan manusia dan logistik.

“Simpul daerah yang berbatasan langsung atau tidak langsung dengan wilayah luar tentu harus dilakukan penjagaan, termasuk pula fasilitas publik yang dapat digunakan sebagai akses keluar masuk orang atau barang,” ujar Hery dalam keterangannya, hari ini.

Ia menegaskan bahwa absennya petugas Bea Cukai dan Imigrasi sejak bandara itu beroperasi telah membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran hukum. “Tanpa keberadaan Bea Cukai maupun Imigrasi, potensi pelanggaran hukum hingga ancaman terhadap kedaulatan negara sangat besar,” kata Hery.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menjadi celah bagi tindak penyelundupan hingga aktivitas ilegal lain yang sulit terdeteksi.

“Bayangkan jika itu dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Dan mengapa baru saat ini dikoreksi? Apakah selama ini dibiarkan, bahkan bisa dimaknai sebagai pembiaran atau bagaimana?” tegasnya.

Hery juga menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya memasang petugas, tetapi memastikan seluruh sistem keamanan di bandara tersebut sesuai standar nasional.

“Negara harus mengambil peranan penting dalam melindungi seluruh warga negara dan sektor ekonomi yang dibuat oleh negara,” ujarnya.

Sebelumnya, publik menyoroti  Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) setelah terungkap bahwa fasilitas strategis tersebut beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai maupun Imigrasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. 

Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Edna Caroline Pattisina, menyebut persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah menekan potensi kebocoran yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal.

“Jadi ini sebenarnya berawal dari perintah presiden. Jadi kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi di 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye sudah ngomong bocor-bocor. Salah satu yang dilihat banyak kebocoran itu kan tambang ilegal,” kata Edna pada Selasa (25/11).

Ia mengungkapkan bahwa latihan komando gabungan TNI di Morowali beberapa waktu lalu juga ada kaitannya dengan isu tersebut.

“Oleh karena itu presiden memerintahkan TNI latihan di dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali,” ujarnya.

Edna menambahkan bahwa skala kawasan industri IMIP yang sangat luas turut menjadi faktor yang membuat wilayah tersebut rawan aktivitas tidak terpantau.

“Lebih spesifiknya itu, di Morowali saya juga baru tahu. Di Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar kawasan industri,” katanya.

Menurut Edna, bandara yang berada di dalam kawasan tersebut beroperasi tanpa pengawasan otoritas resmi Indonesia sehingga pemerintah tidak bisa memantau arus orang dan barang.

“Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Berarti di situ, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa akses terhadap bandara tersebut sangat terbatas bagi aparat negara.

“Infonya itu, aparat keamanan saja nggak bisa masuk. Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi,” katanya. (Dev/P-1)