Banjir Sumatra: Hidden Transcript

(MI/Seno)

APA yang terjadi dari banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan semata dampak cuaca ekstrem siklon tropis Senyar 95B, tapi juga membuka mata tentang tata kelola lingkungan yang buruk. Keberadaan ribuan gelondongan kayu dan hewan langka menjadi potret utama bencana.

Citra paling buruk terlihat di banjir Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang (Aceh), Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan (Sumut), dan Agam, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman (Sumbar). Sangat jelas balok kayu, manusia, dan gajah mati terimpit. Yang paling menderita tentu masyarakat pedalaman dan hulu yang tersengat banjir bandang dan tanah longsor. Material hutan itu tak pilih-pilih menerjang rumah, musala, pesantren, puskesmas, sekolah, dan fasilitas warga rural. Sampai hari ini jumlah korban masih dihitung dengan hitungan statistik yang terus bertambah.

Jika Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana Sumatra ini adalah ‘telenovela media sosial’, BNPB malah mencatat per 1 Desember 2025 jumlah korban bencana sebanyak 408 tewas, 349 hilang, 182.615 warga mengungsi, dan 53 kabupaten/kota terdampak. Data ini sangat statistikal, impersonal, dan kalau bisa reduktif. Yang disayangkan, tidak ada nama dan narasi panetika para korban.

Sebagian besar ialah masyarakat adat, pinggiran, miskin, petani, dan petambak yang tidak memiliki akses kebijakan. Mereka persona tak bernama dari overdemografi bangsa ini yang tidak kunjung mampu ditangani negara. Memakai istilah sejarawan asal Belanda, Immanuel Kreike, mereka adalah korban ‘pembantaian lingkungan’ (environcide).

“Mereka menghancurkan infrastruktur lingkungan yang selama ini membuat masyarakat tetap hidup karena ada hutan, sungai, ladang, dan kampung. Tapi mereka harus mati secara dramatis karena perang. Atau mereka bisa juga mati pelan-pelan atau terlihat normal akibat deforestasi harian, pengerukan sungai, atau izin tambang baru demi kepentingan umat,” ungkap Kreike satir.

TRANSKRIP TERSEMBUNYI

Pernyataan Kreike seperti membongkar dokumen tidak resmi yang selama ini ditutup negara demi kepentingan ekonomi bangsa. Jika memakai istilah antropolog asal Yale University, banjir ini menjadi transkrip tersembunyi (hidden transcripts) atas dominasi kekuasaan negara terkait tambang dan hutan lindung yang semakin kritis. Kejadian ini sudah diinvestasi tahun demi tahun, dekade demi dekade, dan generasi demi generasi, atas nama kekuasaan.

Sejak awal reformasi, Sumatra telah memberikan tanda tentang kerusakan lingkungan yang dalam. Pulau Andalas yang artinya pulau emas telah diketahui sejarah Eropa sejak awal abad Masehi. Seperti kompilasi sejarawan Anthony Reid, Witnesses to Sumatra: Travellers’ Anthology (1995), Sumatra dengan kekayaan kapur barus, rempah, gading gajah, sastra Melayu, dan sejarah Islam pertama telah dikeruk sejak bergabung di dalam Indonesia. Ia dieksploitasi secara maksimal sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang.

Pada bencana di kawasan Ekosistem Leuseur di awal tahun 2000-an yang membawa gelondongan kayu dan menghantam wilayah penyangga hutan, hutan Aceh dan Sumatra Utara telah menjadi paru-paru dunia, tapi tak henti dieksploitasi. Malah aktivis lingkungan saat itu dituduh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Gubernur Aceh Abdullah Puteh sebagai penjajah masyarakat pedalaman. Padahal merekalah yang menjadi pengingat atas salah tafsir biosfer terpenting di Asia Tenggara itu.

Kini transkrip tersembunyi itu terbuka, serta mencolek dominasi dan narasi publik yang selama ini dipertahankan adalah palsu belaka. Anjuran pemerintah laksana propaganda tanpa kritik yang membolehkan konsesi hutan lindung dan penyerahan kuasa tambang kepada ormas sebagai penyebab utama penderitaan pasca-bencana saat ini. Ini seperti dejavu, perasaan yang kuat atas ambisi kekuasaan, tapi akhirnya mengulang sejarah derita dari sensasi kuat yang tak lepas dari tangkap.

Kini semua orang bersembunyi tanggung jawab. Harusnya musibah ini menjadi jalan untuk mengevaluasi izin tambang ugal-ugalan, deforestasi yang gencar dilakukan dengan alasan kedaulatan pangan, dan sawitisasi yang ditopang oleh aparat kepolisian dan TNI yang menjadi konflik agraria yang mengancam lingkungan (Media Indonesia, 20/9/2023).

KERJA TANGGAP DARURAT DAN REHABILITASI

Kini bencana telah terjadi dan air mata telah terburai tanpa jelas kapan kering. Kebodohan kita melihat tanda-tanda alam tidak pernah diperbaiki secara komprehensif. Lagi-lagi yang paling menderita atas bencana ini ialah masyarakat pedalaman, masyarakat adat, masyarakat pesisir, kaum rural yang miskin. Bukan para cukong, pengusaha tambang, dan kementerian yang memberikan konsesi.

Waktu kini diperlukan ialah memberikan aksi tanggap darurat sebelum bicara fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan waktu tahunan. Aksi tanggap darurat bukan semata hitungan hari, tapi bisa jadi berjalan berbulan-bulan ketika melihat luasnya dampak kerusakan.

Hasil pengamatan penulis atas bencana banjir di Aceh, masih banyak wilayah yang terisolasi belum mendapatkan bantuan sedikit pun. Ditambah kebijakan PLN yang melakukan pemadaman listrik berhari-hari sehingga apa yang terjadi di Bener Meriah, Langsa, dan Kuala Simpang tidak diketahui publik di kabupaten/kota lain. Malah dengan santainya Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa listrik telah lancar di Langsa, padahal masyarakat pada saat yang sama mulai kelaparan dan melakukan penjarahan, di dalam gelap informasi dan energi listrik. Ditambah lagi tidak ada unsur muspida yang berada di tempat.

Masyarakat yang kesepian dan penderitaan yang mendalam adalah transkrip tersembunyi yang harus dikuak. Pemerintah harus membuka mata dan telinga. Presiden Prabowo Subianto sudah harus menjadikan tragedi ini bencana nasional. Bukan hanya karena ketidaksiapan daerah memulihkan suasana, tapi juga ada luka bercampur air mata ini yang menjadi telaga yang menganga di dalam narasi bangsa.