1 week ago
10
Tito bilang oknum kepala daerah itu mengunjungi kantor BPS untuk meminta data inflasi dipalsukan.
Amalia menyampaikan bahwa BPS memiliki data melalui metodologi tertentu untuk menghitung angka inflasi. Dia memastikan BPS menjaga independensi terkait pengolahan data dan pengumpulan data secara independen.
“Dalam menentukan sampling dan pengambilan data harga di daerah, kami juga menggunakan metode sampling tertentu yang sesuai dengan kaidah statistik, dan ini angka yang dihasilkan BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Senin (1/10).
Dia memastikan, BPS mempunyai penjaminan kualitas, dalam setiap survei dan pengolahan data. Bahkan pemilihan waktu, tempat, dan lokasi pasarnya mengacu pada standar internasional.
“Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain,” jelas dia.
Sebelumnya, Mendagri Tito membeberkan sejumlah modus yang dilakukan Pemda dalam mengakali inflasi. Misalnya, kepala daerah mendatangi kantor BPS di daerahnya masing-masing untuk meminta tolong angka inflasinya dibuat menjadi bagus.
“Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, ‘tolong dong bikin angkanya bagus kami!’ begitu,” kata Tito beberapa waktu lalu.
“Saya sudah tahu modus modus kepala daerah itu. Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS untuk mulai akali itu juga. ‘Oh pak saya biasa ambil data disitu tapi nanti ambil data di tempat lain’,” imbuhnya.
