Cak Imin Sebut 1 Suara Pilkada Rp300 Ribu, PDIP: di Sumut Rp500 Ribu per Suara

Ilustrasi: Warga antre untuk melakukan pencoblosan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024(MI/Ramdani)

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku prihatin dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang dinilainya telah diwarnai oleh money politics atau politik uang. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Cak Imin mengungkap nominal uang yang mesti dikeluarkan untuk mengamankan satu suara ialah sebesar Rp300 ribu. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebut politik uang adalah hal yang mengakar di politik Indonesia. Ia menyebut risiko dari politik uang ialah kandidat harus menyiapkan uang hingga miliaran rupiah untuk terpilih. 

"Hal ini sudah mengakar dari sejak dulu bilamana ada pesta demokrasi. Bahkan kalau kita lihat di daerah daerah apalagi daerah Sumatera Utara bahwa politik uang sangat ketara sekali di mana 1 suara bahkan sampai Rp500 ribu. Ini menunjukan bahwa kalau mau maju maka harus siapakan uang sekian miliar," kata Ronny kepada Media Indonesia, Minggu (1/12).

Ronny mengatakan perlu dilakukan perbaikan moral agar uang tak lagi digunakan sebagai faktor terpilihnya kandidat pada Pilkada. Ia mengatakan politik uang dapat merusak demokrasi di masyarakat.

"Politik uang dalam pemilu tidak hanya mengancam demokrasi, tetapi juga merusak mental dan moral masyarakat. Fenomena ini telah menciptakan realitas pahit di mana integritas pemilih tergadaikan oleh imbalan materi, memaksa masyarakat menerima paradigma yang keliru dalam proses pemilihan," katanya. 

"Adanya politik uang membuat nilai suara masyarakat berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan," tambahnya. 

Ronny menilai politik uang akan melahirkan pemerintahan yang korup. Para kandidat yang terpilih akan fokus untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan membeli suara ketimbang membuat kebijakan yang mementingkan kesejahteraan masyarakat. 

"Ini istilahnya investive corruption. Ketika mereka yang berhasil duduk di kursi kekuasaan akan mengutamakan balas budi terhadap para donatur yang telah “berinvestasi” dalam kampanye mereka, ketimbang fokus pada kepentingan rakyat," pungkasmya. (Faj/M-3)