Cegah Korupsi, Pemko Padang Gandeng BPKP Sumbar

Pemko Padang menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPKP Sumbar.(MI/Yose Hendra)

Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan komitmen bersama antara Pemko Padang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Barat terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Padang untuk tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Senin (27/10) dan menjadi bagian penting dari upaya konsolidasi pengawasan internal serta penguatan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.

Penandatanganan komitmen ini dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Asisten III Setdako Padang Corri Saidan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Arif Ardiyanto, Inspektur Kota Padang, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi sinergi strategis yang telah dibangun bersama BPKP Sumbar dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas daerah.

"Kami memberikan apresiasi kepada BPKP Provinsi Sumatera Barat yang tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga turu

n langsung mengawal percepatan pembangunan. Situasi saat ini menuntut kita untuk memperkuat langkah-langkah pengawasan agar target-target pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah pusat dapat tercapai," ujar Wali Kota Fadly Amran. 

Dia juga menegaskan bahwa integritas aparatur merupakan fondasi dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, berintegritas, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang profesional.

Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, menyampaikan bahwa BPKP telah melakukan pemetaan terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota se-Sumatera Barat. 

Dari hasil evaluasi tersebut, beberapa daerah seperti Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto dinilai cukup mampu dan siap menjadi model penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik," ujarnya.

Melalui komitmen bersama ini, Pemko Padang berharap seluruh OPD semakin memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas demi terwujudnya pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. (E-2)