Didesak Mundur, Menhut Raja Juli : Kekuasaaan Milik Allah, Saya tidak Antikritik

Raja Juli Antoni saat dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta.(Antara Foto)

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni  angkat bicara soal desakan dirinya mundur. Usulan itu dilontarkan saat rapat Kemenhut dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Jakarta, kemarin.

"Saya yakin namanya kekusaan itu milik Allah. Saya terdidik sebagai aktivis dan akademisi saya tidak antikritik, tidak antidievaluasi," ujar Raja Juli.

Ia menyebut kritikan tegas banyak dilontarkan masyarakat di sosial media miliknya. Politikus partai PSI itu mengatakan kritik sebagai bahan evaluasi dan partisipasi masyarakat.

"Kalau lihat media sosial saya banyak comment-nya, saya minta jangan ada yang dihapus. Bagi saya kritik ada harapan, motivasi tentu kita berharap kritikan bahkan kemarahan pada ujungnya menjadi partisipasi yang produktif agar sektor kehutanan kita lebih baik," paparnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto ada dua yakni berani dan menjaga hutan. Menhut juga menyebutkan soal banjir di Sumatra, ada 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi menyebabkan bencana.

"Ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Gakkum (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum) sudah ada di lokasi dalam beberapa hari ke depan sudah ada penegakan hukum," ujar dia.

Sebelumnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sudah mencabut 18 PBPH seluas 526.144 ha pada Februari 2025, sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden akan  kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir," ujar dia.

Ia akan melakukan moratorium terhadap izin baru PBPH di Hutan Alam dan Hutan Tanaman. (Ant/H-4)