DPRD Minta Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan di Jakarta

Kemacetan di Jakarta.(Dok.Antara)

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap melakukan pembangunan infrastruktur prioritas atau yang menyangkut kepentingan prioritas kendati Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas.

"Jangan sampai apa yang terjadi (pemangkasan DBH) menghentikan laju pembangunan di Jakarta, apalagi terhadap infrastruktur prioritas," kata Bun Joi di Jakarta pada hari ini.

Menurut dia, pemangkasan DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dipastikan akan mempengaruhi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2026 terhadap pembangunan di Jakarta.

Oleh karena itu, dia mengatakan Pemprov DKI harus menetapkan pembangunan sejumlah infrastruktur prioritas yang mengutamakan kepentingan umum, di antaranya rumah susun sederhana sewa (rusunawa), taman ruang terbuka hijau (RTH), rumah sakit, dan sekolah.

"Ke depannya, Pemprov DKI perlu mengutamakan pembangunan infrastruktur yang penting bagi publik," ujar Bun Joi.

Selain itu, kata dia, berkaitan dengan banjir, Pemprov DKI juga perlu memikirkan kelanjutan pembangunan dan pengelolaan sejumlah infrastruktur pengendali air, seperti pompa, waduk dan turap penahan air.

"Bahkan, anggaran untuk proses pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung juga perlu diperhatikan," ucap Bun Joi.

Lebih lanjut, dia meminta agar Pemprov DKI menyesuaikan kembali rencana pembangunan gedung pemerintahan, antara lain gedung milik Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI.

Dia pun mendorong Pemprov DKI untuk mengeksplorasi beberapa opsi terkait pembangunan infrastruktur, salah satunya proyek pembangunan tahun jamak sehingga beban pembiayaan pada 2026 tidak terlalu berat.

"Dalam kondisi seperti ini, dengan segala keterbatasan yang ada, Pemprov DKI juga perlu meninjau kembali opsi-opsi mengerjakan proyek tahun jamak. Ini bisa menjadi cara untuk mengurangi beban pembiayaan pada tahun 2026 mendatang," tutur Bun Joi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terus mengupayakan agar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI tidak mempengaruhi program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Pramono memastikan anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah dan program masyarakat lainnya tidak mengalami pengurangan.

Dia juga menekankan dengan adanya pemotongan DBH oleh pemerintah pusat, maka Pemprov DKI harus siap berinovasi untuk pembiayaan ke depannya.

“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” tegas Pramono. (Ant/P-1)