DPRD Sulteng Soroti Bandara IMIP, Pengawasan Negara Dinilai Lemah

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Safri.(dok.Istimewa)

BANDARA khusus di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali menjadi sorotan setelah dinilai beroperasi tanpa pengawasan khusus dari negara. Situasi tersebut makin memperlihatkan lemahnya kontrol otoritas negara terhadap fasilitas strategis tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menilai pemerintah pusat terlambat merespons persoalan ini dan seolah baru mengetahui kondisi yang telah berlangsung lama. Dia menegaskan bandara itu telah beroperasi sejak lama namun pengawasan instansi terkait tidak berjalan efektif.

“Ini bukan masalah baru, bandara itu sudah beroperasi sejak lama bahkan diresmikan di era Jokowi. Pertanyaannya, kenapa Bea Cukai, Imigrasi, dan Otoritas Penerbangan diam saja dan baru sekarang isu ini diangkat,” kata Safri dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Dia menambahkan polemik yang mencuat setelah temuan Menteri Pertahanan menunjukkan adanya kelalaian kolektif dari berbagai instansi vertikal. Dia menjelaskan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan justru memberi ruang hingga bandara tersebut dapat beroperasi tanpa kendali optimal.

“Artinya bahwa selama ini negara telah lalai dan melakukan pembiaran. Sebab negara sendiri yang memberikan ruang dan menerbitkan izin untuk bandara IMIP tersebut,” tambahnya.

Dia mendorong pemerintah pusat mengambil langkah konkret untuk menertibkan operasional bandara. Dia menegaskan bahwa seluruh regulasi penerbangan, keimigrasian, hingga kepabeanan harus ditegakkan tanpa kompromi.

“Jika ada pelanggaran, tindakan harus dilakukan. Tetapi jangan sampai seolah-olah persoalan ini baru muncul hari ini,” sambungnya.

Lebih lanjut dia menyebut persoalan bandara IMIP harus menjadi pembelajaran bagi seluruh institusi negara agar tidak lalai dalam mengawasi investasi besar di daerah. Dia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan keamanan nasional melalui pengawasan yang konsisten dan terstruktur.

Karenanya dia mengingatkan agar polemik bandara tidak menutupi masalah fundamental lain di kawasan IMIP. Dia menyebut isu keselamatan dan kesehatan kerja (K3), ketenagakerjaan, hingga kerusakan lingkungan harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah.

“Jangan sampai masalah bandara di IMIP mengaburkan atau menutupi persoalan fundamental di kawasan tersebut. Mulai dari K3, isu ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan hingga konflik dengan masyarakat,” tutupnya. (Cah/P-3)