Gedung Komplek Kantor Pemkot Pekalongan Segera Dibangun Kembali

Lahan Komplek Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Pekalongan sudah diratakan untuk kembali dibangun gedung baru.(MI/Akhmad Safuan)

KOMPLEK Perkantoran Pemerintah Kota Pekalongan terdiri dari kantor wali kota, gedung sekretariat daerah dan gedung DPRD Kota Pekalongan yang terbakar saat kerusuhan pada 30 Agustus lalu segera dibangun kembali. Pembangunan diperkirakan rampung pada akhir 2026 mendatang.

Pemantauan Media Indonesia, Senin (10/11), lahan bekas bangunan komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekalongan kini telah rata setelah sisa bangunan dirobohkan.

Sejumlah alat berat diturunkan untuk meratakan bangunan megah masing-masing dua lantai yang terbakar saat terjadi kerusuhan pada 30 Agustus lalu. Sejak pagi, para bekerja menyingkirkan reruntuhan bangunan hingga rata dan siap untuk dipasang pondasi baru dan pembangunan kembali komplek perkantoran tersebut.

"Setelah lahan bekas komplek perkantoran ini di depan Lapangan Mataram ini rata, awal tahun dimulai pembangunan kembali tiga gedung perkantoran Pemerintah Kota Pekalongan," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid Senin (10/11).

Pembangunan kembali gedung Kantor Pemerintah Kota Pekalongan ini, lanjut Achmad, sepenuhnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat selama satu tahun dimulai pada awal tahun dan selesai pada akhir 2026 mendatang dan telah dapat dipergunakan pada awal 2027.

Guna kelancaran proses pembangunan kembali komplek perkantoran tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kota Pekalongan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan kementerian terkait. "Besok Selasa (11/11), kita ada pembahasan dengan kementerian untuk denah, desain untuk gedung baru itu," tambahnya.

Pada rakor untuk penentuan itu, menurut Achmad, keinginan Pemkot Pekalongan pada gedung baru tersebut juga dilengkapi pendopo. Namun keputusan nantinya tergantung dari pemerintah pusat, sehingga selanjutnya akan mengikuti mekanisme dan rencana selanjutnya.

Ditanyakan tentang layanan publik, Achmad memastikan bahwa meskipun saat ini seluruh aparatur sipil negara (ASN) masih bekerja di kantor darurat, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan dilaksanakan secara maksimal. "Tidak ada hambatan dalam pemberian pelayanan kepada warga," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan kantor Wali Kota dan DPRD Kota Pekalongan yang terbakar pada 30 Agustus lalu dan mengalami kerusakan berat, akan dibangun ulang dan seluruh pembiayaan akan menggunakan anggaran pemerintah pusat 

Cetak biru gedung komplek perkantoran Pemkot Pekalongan ikut terbakar, kata Dody Hanggodo, maka pembangunan akan menggunakan desain baru, meskipun konsep bangunannya nanti tetap mirip dengan yang lama. "Estimasi awal pembangunan kantor baru itu menelan biaya sekitar Rp80-90 miliar," ujarnya. (E-2)