Government Shutdown AS Berakhir, BI Proyeksi Rupiah Segera Menguat

Bank Indonesia (BI) memastikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tak akan terjadi berkepanjangan, menyusul berakhirnya government shutdown AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan dinamika global masih akan terus memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Namun, BI memastikan tetap hadir di pasar untuk menjaga stabilitas.

"Ini kan yang namanya dinamika terutama global itu masih terus berlangsungnya dan tentunya Bank Indonesia akan selalu ada di pasar untuk berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah dengan memanfaatkan semua isu ini kita punya," ujar Ramdan ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/11).

Menurutnya, pelemahan rupiah terhadap dolar AS bersifat sementara dan akan berangsur menguat seiring langkah stabilisasi yang terus dilakukan BI di berbagai lini pasar keuangan.

“Dan kita berkeyakinan rupiah itu pelemahannya itu sementara, berangsur-angsur juga akan menguat dan kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan peran kita di pasar dengan instrumen yang ada ya di pasar spot, pasar NDF, pasar DNDF termasuk juga di pasar SBN,” jelasnya.

Menurut Ramdan, prospek ekonomi RI tetap positif dengan pertumbuhan yang stabil, inflasi terkendali, cadangan devisa yang kuat, serta pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang kondusif.

"Kita meyakini prospek Indonesia yang bagus, pertumbuhan, inflasi, cadangan devisa, market SBN yang kondusif itu mampu membuat rupiah stabil dan akan segera menguat," tuturnya.

Mengutip Bloomberg, nilai tukar rupiah pada Kamis siang (13/11) melemah tipis ke Rp 16.739 per dolar AS, turun 22 poin atau 0,13 persen dari penutupan sebelumnya.

Pada Kamis (13/11) juga, Presiden Donald Trump menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran yang mengakhiri government shutdown terlama dalam sejarah AS, berlangsung selama 43 hari. Kebuntuan anggaran itu sempat membuat jutaan warga kehilangan bantuan pangan, ribuan penerbangan dibatalkan, dan pegawai federal bekerja tanpa gaji lebih dari sebulan.

Dengan penandatanganan tersebut, pemerintahan federal AS kembali beroperasi normal. "Para pegawai federal dijadwalkan kembali bekerja mulai Kamis waktu setempat," tulis laporan Bloomberg.