Hasina Jatuh Karena Operasi Barat? Eks Pejabat Bongkar Dugaan Konspirasi

Kerusuhan besar tahun 2024 yang menjatuhkan pemerintahan Sheikh Hasina.(AFP)

MANTAN menteri Bangladesh, Mohibul Hasan Chowdhury, menuduh bahwa kerusuhan besar tahun 2024 yang menjatuhkan pemerintahan Sheikh Hasina bukanlah gerakan spontan, melainkan hasil operasi politik yang direncanakan dengan cermat dan didukung oleh kepentingan Barat. Tuduhan ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Russia Today (RT).

Menurut Chowdhury, sejumlah lembaga asal Amerika Serikat (AS) telah lama melakukan kampanye untuk melemahkan pemerintahan Liga Awami yang dipimpin Hasina. 

"Tindakan-tindakan tertentu dari beberapa LSM, terutama dari Amerika Serikat, seperti USAID atau International Republican Institute (IRI) ditujukan untuk mengganggu stabilitas kita," katanya.

Kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2024 berawal dari protes mahasiswa terkait kuota pekerjaan, namun kemudian berubah menjadi kekerasan nasional yang menewaskan lebih dari 700 orang. 

Peristiwa tersebut memaksa Sheikh Hasina mundur dan melarikan diri ke India setelah para demonstran menyerbu kediamannya. Setelah itu, peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus diangkat sebagai penasihat utama pemerintahan sementara.

Chowdhury menuding hubungan lama antara keluarga Clinton dan Muhammad Yunus berperan dalam perubahan kekuasaan di Dhaka. 

"Ada hubungan antara keluarga Clinton dan rezim Yunus sejak lama. Pendanaan melalui LSM rahasia sedang dilakukan untuk membawa perubahan rezim di Bangladesh," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan aliran dana bantuan dari AS. "IRI aktif, dana USAID tidak tersalurkan. Ke mana perginya uang itu? Uang itu ditujukan untuk kegiatan pergantian rezim," tambahnya.

Muhammad Yunus, yang kini berusia 85 tahun, dikenal sebagai tokoh di balik konsep kredit mikro yang memberinya Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006. Ia memiliki hubungan dekat dengan Bill dan Hillary Clinton.

Dari pengasingannya di India, Sheikh Hasina menegaskan bahwa keputusannya mundur dilakukan demi mencegah pertumpahan darah lebih besar. 

"Saya mengundurkan diri agar tidak perlu melihat prosesi jenazah. Mereka ingin berkuasa atas jenazah mahasiswa, tetapi saya tidak mengizinkannya," kata Hasina dalam pesan yang dikutip Economic Times. 

Dia juga menuduh Amerika Serikat mencoba menekan pemerintahannya untuk menyerahkan kedaulatan atas Pulau Saint Martin dan membiarkan pengaruh Washington di Teluk Benggala.

Namun, Gedung Putih membantah keras tuduhan tersebut. "Kami sama sekali tidak terlibat. Laporan atau rumor apa pun yang menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa ini sama sekali tidak benar," kata juru bicara Gedung Putih, Jean-Pierre.

Sementara itu, laporan The Hill menyebut bahwa Washington telah lama memiliki hubungan erat dengan militer Bangladesh dan menilai perubahan kekuasaan terbaru sebagai perkembangan yang menguntungkan bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan. (Fer/I-1)