
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat tiga kementerian/lembaga (K/L) masih memiliki tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% hingga akhir September 2025. Ketiganya adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Dari ketiganya, BGN tercatat yang paling rendah dengan realisasi baru 16,9% dari total outlook anggaran sebesar Rp116,6 triliun. Dana tersebut sejatinya dialokasikan untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi 82,9 juta penerima manfaat.
Dari data Kemenkeu, BGN mendapatkan anggaran terbesar ketiga nasional setelah Kementerian Pertahanan (Rp247,5 triliun) dan Kepolisian RI (Rp138,5 triliun).
“Beberapa K/L dengan anggaran besar penyerapannya masih di bawah 50%. BGN, per 30 September, baru mencapai 16,9%,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Jakarta, Selasa (14/10).
Sementara itu, dari sisi belanja pendidikan, Kemenkeu mencatat realisasi sudah mencapai 56,8% dari total alokasi APBN. Anggaran tersebut meliputi dukungan ekosistem pendidikan seperti Rp49,6 triliun untuk siswa dan mahasiswa, Rp213 triliun untuk guru, dosen, serta tenaga kependidikan, dan Rp96,2 triliun untuk pembangunan serta operasional sekolah dan kampus.
Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L hingga akhir September 2025 mencapai Rp800,9 triliun, atau 62,8% dari total outlook belanja K/L tahun ini sebesar Rp1.275,6 triliun.
Suahasil mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan realisasi belanja pada triwulan IV 2025 dengan menggenjot pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa.
"Namun, percepatan itu tetap harus dilakukan dengan monitoring yang ketat, efisiensi penggunaan dana, serta mitigasi terhadap berbagai kendala di lapangan,” ujarnya. (E-4)