ICW: Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Tanda Kematian Reformasi

Gelar pahlawan nasional Soeharto dianggap mencederai reformasi.(Dok. Times)

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Soeharto, sebagai langkah yang mencederai semangat reformasi. ICW menegaskan, sosok Soeharto tidak pantas memperoleh penghargaan tersebut karena warisan kekuasaan yang ditinggalkannya justru menjadi akar dari praktik korupsi dan pelanggaran hukum di Indonesia.

Kepala Divisi Advokasi ICW Egi Primayogha menyebut pemberian gelar itu sebagai simbol kematian reformasi. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan sejak 1998 kini semakin tergerus.

"Setelah 27 tahun, perlahan tapi pasti, reformasi masuk ke liang lahat," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (10/11). 

Egi menjelaskan, salah satu agenda utama reformasi adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya serta menuntaskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar selama masa Orde Baru. 

Namun, agenda tersebut tidak pernah benar-benar terealisasi. "Soeharto tidak pernah diadili atas kejahatan yang dilakukan. Penegakan hukum kejahatan korupsi yang Soeharto lakukan bersama kroni-kroninya tidak pernah dituntaskan," tuturnya. 

Menurut ICW, warisan korupsi sistemik dari masa Orde Baru masih membekas hingga kini. Banyak aktor politik dan bisnis yang terhubung dengan jaringan lama kekuasaan itu tetap memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

"Korupsi sistemik di Indonesia yang diwariskan Soeharto tidak pernah hilang, aktor bisnis dan politik bahkan banyak yang terhubung dengan Orde Baru," lanjut Egi.

Lebih jauh, ia menilai reformasi gagal menghadirkan keadilan bagi korban kejahatan negara di masa lalu. Ketika pelaku pelanggaran tidak pernah diadili, para penguasa berikutnya merasa bebas mengulang kesalahan yang sama.

"Reformasi gagal menegakkan keadilan bagi korban kejahatan Soeharto. Akibatnya para penguasa berikutnya dapat mengulang kejahatan yang sama tanpa bayang-bayang akan diadili," kata Egi.

ICW melihat, momentum pemberian gelar pahlawan ini menegaskan bahwa reformasi yang dulu menjadi simbol perubahan kini tinggal slogan. Karena itu, Egi menilai sudah waktunya masyarakat memikirkan arah baru perjuangan bangsa.

"Sudah saatnya kita melupakan reformasi, dan mulai memikirkan langkah berikutnya untuk pemerintahan yang bersih dan berdiri di atas prinsip hak asasi manusia," pungkasnya. (Z-10)