Indonesia Tegaskan Kepemimpinan Berbasis Sains dan Keadilan di COP30 Belém

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kanan)(Antara)

INDOENSIA menutup Konferensi Perubahan Iklim COP30 dengan menampilkan posisi negosiasi yang tegas, menuntut keadilan iklim, serta mendorong aturan global yang dapat dijalankan negara berkembang. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa delegasi Indonesia hadir bukan hanya membawa janji, tetapi arah kebijakan yang menurutnya realistis, berbasis sains, dan dapat diimplementasikan.

“Integritas iklim harus berjalan beriringan dengan keadilan. Aturan global tidak boleh hanya ambisius di atas kertas, tetapi harus realistis dan bisa dijalankan negara berkembang. Kalau tidak, dunia justru menjauh dari target 1,5°C,” ujar Hanif dalam keterangan resmi, Selasa (25/11). 

Hanif menekankan bahwa implementasi Perjanjian Paris tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata bagi negara berkembang, termasuk pendanaan hibah, transfer teknologi, dan mekanisme pendukung yang adil. Menurut dia, implementasi tanpa dukungan nyata adalah retorika. 

Di tengah dinamika negosiasi, Indonesia juga menanggapi penobatan “Fossil of the Day” dari Climate Action Network (CAN). Delegasi Indonesia menyebut kritik itu lahir dari pemotongan konteks atas posisi Indonesia dalam isu Nature-based Solutions (NbS) dan sektor hutan serta penggunaan lahan. Indonesia menegaskan seluruh posisi negosiasi disusun berdasarkan kajian ilmiah dan mempertimbangkan prinsip keadilan negara pemilik hutan tropis.

“Sebagai negara pemilik hutan tropis besar, kami menjaga hutan dengan kerja nyata. Kami hanya meminta satu hal: fairness,” kata Hanif.

Dalam pembahasan Article 6.4, Indonesia memainkan peran penting menolak draf standar Non-Permanence yang dinilai tidak realistis karena mewajibkan pemantauan tanpa batas waktu dan risiko reversal yang terlalu membebani sektor kehutanan. 

Delegasi RI mendorong opsi horizon pemantauan yang terukur serta sistem buffer pool berbasis yurisdiksi untuk menjaga integritas iklim tanpa menghambat partisipasi negara berkembang.

Indonesia juga menekankan perlunya kesiapan teknis dan pendanaan agar transisi dari skema Clean Development Mechanism (CDM) ke Article 6 memberi kepastian bagi pelaku usaha dan tetap kredibel di mata pasar karbon global.

Pada isu adaptasi, Indonesia menuntut indikator Global Goal on Adaptation (GGA) yang sederhana, terukur, dan tidak menambah beban administrasi. Istilah baru seperti transformational adaptation dinilai perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak mengaburkan tujuan utama: meningkatkan ketahanan masyarakat.

Indonesia menyambut adopsi Belem Gender Action Plan 2026-2034 dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus selaras dengan hukum nasional dan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).

Dalam agenda Just Transition, Indonesia bersama G77 dan China mendorong dukungan global yang lebih kuat agar transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak menimbulkan beban utang baru bagi negara berkembang. Indonesia juga kembali menegaskan target pembiayaan iklim global USD1,3 triliun per tahun pada 2035 dan pelipatgandaan pendanaan adaptasi menjadi setidaknya USD 120 miliar per tahun pada 2030.

Delegasi Indonesia yang berisi 92 negosiator lintas kementerian disebut memiliki mandat diplomasi kuat dengan pengalaman teknis bertahun-tahun.

“Transisi hijau dapat berjalan bila dunia membangun arsitektur dukungan yang adil dan setara. Keputusan COP30 harus menjadi pijakan kuat bagi aksi yang melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan memastikan pembangunan rendah karbon berlangsung berkeadilan dan inklusif," beber Hanif. (Z-10)