Jaksa Dinilai Gagal Buktikan Komisi Sewa Kapal dan Impor Minyak

Kuasa hukum Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, Patra M Zen (kedua kiri).(dok.Istimewa)

KUASA hukum Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, Patra M Zen menegaskan bahwa dakwaan jaksa yang menyebut kliennya menerima fee terkait penyewaan kapal dan impor minyak tidak terbukti. Patra menyebut komisi penyewaan kapal dan impor minyak itu hanya dakwaan tanpa bukti.

Hal itu disampaikan Patra seusai persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (25/11).

“Sekali lagi, dakwaan JPU tidak dapat dibuktikan dalam persidangan karena tidak ada bukti penerimaan komisi, dan saksi-saksi dalam beberapa persidangan yang sudah berlangsung secara tegas menyatakan bahwa Dimas Werhaspati tidak memperoleh komisi atas penyewaan kapal tersebut," tegas Patra M Zen.

Dalam persidangan hari ini, jaksa menghadirkan Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi dan Direktur PT Petro Energi Nusantara Indra Putra sebagai saksi. Selain itu, jaksa juga menghadirkan saksi dari pihak Pertamina, yakni Manager Key Account PT Pertamina International Shipping (PIS) Temmy Bernadi, VP Commercial and Operation PIS Hastin Ratnaningsih, Manager Product Trading dan Supply Scheduling PT Pertamina (Persero) Lyrana Sosro Husodo, dan VP Refinery and Petrochemical Kilang Pertamina Internasional (KPI) Nur Qadim.

Menurut Patra, rangkaian keterangan saksi-saksi dalam persidangan hari ini tidak ada yang membuktikan keterlibatan kliennya, yaitu Muhamad Kerry Ardianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadan Joedo dalam penerimaan fee terkait penyewaan kapal oleh Pertamina.

“Keterangan saksi dari PIS, PIS PL, Pertamina dan KPI hari ini telah membuktikan bahwa tidak adanya penerimaan komisi atas penyewaan kapal Olympic Luna dan keterlibatan dalam impor minyak Pertamina”, ujarnya.

Dalam proses persidangan dengan saksi Indra Putra, jaksa menyoroti pengadaan sewa kapal Olympic Luna milik Sahara Energy International Pte. Ltd. (Sahara) yang dikaitkan dengan dugaan fee kepada Dimas.

Jaksa mengajukan pertanyaan kepada Indra Putra terkait permintaan dari mantan VP Feedstock Management PT KPI Agus Purwono untuk mencarikan kapal pengangkut minyak mentah.

"Mengapa saksi dihubungi oleh Agus Purwono jika saksi tidak bekerja di perusahaan kapal?” tanya jaksa.

Menjawab pertanyaan JPU, Indra menyatakan perannya sebatas membantu kenalannya mencarikan kapal sesuai permintaan Agus Purwono. Ia menekankan bahwa tidak ada fee atau komisi yang diterima dalam penyewaan kapal tersebut.

“Saya tidak menerima fee. Saya hanya membantu Pak Agus mencari kapal saja dan saya hanya menjalin relasi,” ujar Indra di hadapan majelis hakim.  (Cah/P-3)