Kasus Laras, Jimly Harap Hakim Tak Ulangi Vonis yang Buat Presiden Turun Tangan

Laras Faizati kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Laras ditahan dan diadili atas kasus dugaan penghasutan demo pada akhir Agustus silam. Kasus ini awalnya diusut oleh Bareskrim Polri.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyebut Polri saat ini sudah mengurangi jumlah tersangka dalam kasus demonstrasi tersebut. Namun, ada juga yang sudah telanjur masuk meja hijau sehingga proses hukum harus berjalan.

Bagi kasus yang sudah disidangkan macam Laras, Jimly meminta majelis hakim untuk menggunakan hati nurani saat menjatuhkan vonis.

"Kan sudah ada yang disidang. Jadi kita berharap hakim menggunakan hati nuraninya. Jadi untuk kasus-kasus yang sudah masuk begitu, bukan sekadar mencari kesalahan. Tapi cari mens rea, kejahatan," kata Jimly saat ditemui di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).

"Jadi penjara itu, hanya dimaksudkan untuk orang jahat. Bukan orang salah. Nah, prinsip itu harus ada di vision-nya para hakim. Jadi jangan sekadar benar salah. Memang benar hukum itu berkenaan dengan benar atau salah. Tapi, ruh dari hukum itu etika, baik buruk. Maka di tangan hakimlah kearifan tentang keadilan itu," sambung dia.

Dia berharap nantinya hakim dalam memutus tidak hanya melihat aspek formalitas hukum saja. Bicara hukum mengenai benar atau salah. Tetapi, lebih kepada ruh dari hukum itu sendiri, yakni keadilan.

Jimly berharap hakim tidak mengulangi putusan-putusan yang mengharuskan presiden ikut turun tangan.

"Mudah-mudahan hakim jangan mengulangi lagi putusan-putusan yang mengharuskan presiden turun tangan. Memberi grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Contohnya sudah banyak," ungkapnya.

Ia mencontohkan guru yang dipidana karena mengumpulkan dana untuk membayar honor guru honorer. Selain itu, ada juga kasus eks Dirut ASDP Ira Puspadewi yang kemudian mendapatkan rehabilitasi. Menurutnya, hal itu mencerminkan kurangnya kearifan dalam putusan.

“Jadi Hakim Agung pun harus mengoreksi diri. Jadi untuk hal-hal yang sudah masuk proses hukum, ya polisi nggak bisa, ya kan menghentikan. Maka kuncinya itu di kearifan hakim,” kata Jimly.

Laras dijerat sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri karena mengunggah foto di sosial media yang diduga memuat unsur provokasi untuk membakar gedung Mabes Polri.

Foto tersebut memperlihatkan selfie Laras yang berpose menunjuk gedung Mabes Polri. Foto itu diambil dari lantai 5 Kantor ASEAN dan dilengkapi dengan caption:

"Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (MABES POLRI). When your office is right next to the National Police Headquartes. Please burn this building down and get them all yall I wish could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all the protesters!!"

Laras membuat unggahan itu sebagai respons atas tewasnya ojol Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya pada rangkaian unjuk rasa pada Agustus lalu.