Keamanan Siber dan Pemanfaatan AI Perlu Framework dan Transparansi

Ilustrasi(Dok ist)

TANTANGAN  keamanan siber dan kecerdasan buatan (AI) membutuhkan kepemimpinan yang inklusif. Hal itu disampaikan oleh Carmen Marsh, CEO United Cybersecurity Alliance, dalam wawancara di Global Cybersecurity Forum 2025 di Riyadh, Arab Saudi.

“Pemimpin perempuan perlu percaya diri bahwa mereka punya tempat di meja keputusan. Pendidikan, pelatihan, dan kesempatan praktis adalah kunci untuk menghapus kesenjangan gender di sektor ini,” ujarnya.

Marsh, yang juga terlibat dalam Global Council for Responsible AI, menggarisbawahi perlunya framework yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi, kepercayaan, dan etika. Pertemuan internasional di Italia bahkan menempatkan 60% perempuan dalam perumusannya.

Melalui program akselerator global 100 Women 100 Days, Marsh telah melatih lebih dari 800 perempuan di bidang keamanan siber dengan dukungan Craig Newmark (Craigslist). Program ini mencakup workshop teknis, sertifikasi internasional, hingga jalur karier.

Di Indonesia, serangan ransomware dan kebocoran data terus meningkat pada 2025, dengan laporan terbaru BSSN menyebutkan lebih dari 2.000 insiden siber tercatat hingga September 2025. Namun, hanya sekitar 3 dari 10 profesional siber adalah perempuan.

“Jika Indonesia ingin memperkuat pertahanan digitalnya, membuka akses lebih luas bagi perempuan untuk masuk ke industri ini adalah langkah strategis,” tutup Marsh.(H-2)