Kebijakan Moneter 2026 Prioritaskan Stabilitas dan Pertumbuhan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo(Tangkapan layar Youtube Bank Indonesia)

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan kebijakan moneter pada 2026 akan tetap diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang tinggi. BI menerapkan kebijakan pro-stability and growth guna memastikan fondasi ekonomi tetap kuat.

"Kebijakan moneter tetap pada kesimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan," ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11).

Selain kebijakan moneter, Perry menjelaskan terdapat empat pilar kebijakan lainnya, yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Semuanya kami arahkan untuk pertumbuhan pro-growth," tegasnya.

Dalam kebijakan moneter, Perry menyampaikan tiga fokus utama. Pertama, dengan inflasi yang terkendali, BI akan mencermati ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah akan diperkuat melalui intervensi pasar Non-Deliverable Forward (NDF) di luar negeri serta intervensi spot dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam negeri. Ketiga, BI akan memperluas ekspansi likuiditas moneter. 

"Ini agar penurunan suku bunga semakin efektif dan pasar uang semakin dalam," tuturnya. 

Perry juga menegaskan kecukupan cadangan devisa akan dijaga, termasuk melalui perluasan instrumen penempatan valas dari Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Pada sisi kebijakan makroprudensial, BI akan memperkuat kelonggaran kebijakan untuk mendorong penyaluran kredit lebih agresif pada 2026.

Kemudian, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) akan diperbesar. "Ini menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas pemerintah," ujarnya. 

Selain itu, BI akan memberikan insentif tambahan bagi perbankan yang mempercepat penurunan suku bunga kredit.

Dalam hal koordinasi, BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan memperkuat langkah bersama untuk menurunkan suku bunga perbankan dan meningkatkan permintaan kredit. Penguatan pengawasan sistemik juga akan dilakukan guna menjaga stabilitas keuangan.

Di sektor pembayaran, BI akan mempercepat digitalisasi sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Langkah tersebut meliputi konsolidasi industri pembayaran, inovasi QRIS dengan target 60 juta pengguna dan 45 juta merchant UMKM, serta pengembangan pusat inovasi digital nasional.

QRIS juga akan diperluas secara internasional. Setelah terintegrasi dengan negara ASEAN, Jepang, dan Tiongkok, BI kini menargetkan kerja sama lintas batas dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.

"Selain itu, BI akan melanjutkan eksperimen penerbitan Rupiah Digital sebagai alat pembayaran digital resmi di Indonesia," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tren positif dan menjanjikan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. 

Katanya, dunia saat ini masih menghadapi tantangan besar, mulai dari perang dagang, kompetisi ekonomi antarnegara, hingga perebutan pengaruh global. 

"Di tengah dinamika global ini, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan menjanjikan di tengah tantangan global yang perlu ketidakpastian," ucapnya.

Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah menjaga kemandirian ekonomi nasional. Ia menekankan Indonesia tidak boleh bergantung pada negara mana pun, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Kita tidak mau tergantung dengan negara lain. Kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Demi keselamatan masa depan bangsa, kita tidak boleh bergantung pada pihak luar," tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pemerintah berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, serta bebas dari korupsi.

"Ini tekad kita. Pemerintah niatnya menegakkan kebenaran, keadilan, pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat," pungkasnya. (Ins/E-1)