Kemendagri: Partisipasi Pilkada Tinggi, tapi Masyarakat tak Terlibat dalam Rumuskan Kebijakan

Ilustrasi: Warga melihat daftar pemilih tetap saat pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua(ANTARA FOTO/Sakti Karuru)

DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar Baharuddin menyoroti angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang tinggi. Adapun, KPU merilis Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Ada empat provinsi yang masuk ke dalam kategori paling partisipatif, yakni Jawa Timur sebesar 80,87%; Jawa Tengah sebesar 79,10%; Sulawesi Utara sebesar 79,05%; dan Sulawesi Selatan sebesar 78,27%.

Bahtiar mengungkapkan tingginya partisipasi dalam pilkada menentukan tingkat legitimasi kepala daerah yang terpilih. Namun demikian, ia mengatakan tingkat partisipasi selanjutnya juga harus berkorelasi dengan peran masyarakat dalam mengawal dan merumuskan kebijakan kepala daerah. 

Menurutnya, sejauh ini, tingkat partisipasi masyarakat hanya sebatas pemilihan kepala daerah. Ia mengatakan masyarakat tak terlibat saat kepala daerah merumuskan kebijakan.

"Pemilihnya datang ramai-ramai ke TPS memilih kepala daerahnya, bupati, wali kota, gubernur. Lima tahun dia bekerja masyarakatnya tidak ada hubungannya. Membuat kebijakan, tidak ada hubungannya dengan kepemilihan tadi dan hebatnya terpilih lagi orang yang sama. Jadi saya mendeteksi ini ada persoalan yang serius yang kita harus bicarakan dalam soal partisipasi politik termasuk dengan pemilih," kata Bahtiar di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).

Bahtiar berharap Indeks Partisipasi Pilkada yang dirilis KPU dapat menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan dan partisipasi yang berkualitas. Ia mengatakan partisipasi tidak hanya soal memilih di TPS, tetapi ikut mengawal dan terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah.

"Kami dari sisi pemerintahan berharap juga indeks ini mampu melihat lebih dalam kualitas partisipasi sendiri karena kecenderungannya, kecenderungan kita lihat di lapangan kualitas partisipasi ini lebih kepada partisipasi mobilisasi ketimbang dia partisipasi yang berkualitas," katanya. (M-3)