Kemenhut Tertibkan Tambang Ilegal di TNGHS

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho (keempat kanan) bersama Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda Mayjen TNI Dody Triwinarto (kedua kanan) di TNGHS(ANTARA FOTO/Angga Budhiy)

OPERASI gabungan Kementerian Kehutanan melalui Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut), Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Garuda, dan Pemerintah Provinsi Banten kembali menertibkan praktik ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Penertiban berlangsung pada 3 Desember 2025 dan mencakup area total 105.072 hektare, termasuk Blok Cimari, Cirotan, dan Sopal serta wilayah Kabupaten Lebak seluas 31.976 hektare.

Dari operasi tersebut, Ditjen Gakkumhut berhasil menguasai kembali lahan dan menutup 55 lubang Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi periode 3 yang melanjutkan periode sebelumnya di Kabupaten Bogor (28 Oktober–6 November 2025) dan Kabupaten Sukabumi (18–22 November 2025).

Secara keseluruhan sejak periode 1 hingga 3, penanganan PETI di TNGHS telah mencakup 281 lubang tambang ilegal, 811 bangunan pengolahan emas dan tenda, sekitar 20.000 tabung besi atau gelundung, 105 unit mesin, serta pemutusan 44 jaringan kabel listrik PLN.

Komandan Satgas PKH Mayjen Dody Triwanto mengapresiasi peran aktif Kementerian Kehutanan dalam operasi tersebut. Ia menyatakan bahwa negara telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan mencapai 3,4 juta hektare. Pada operasi terbaru ini, Satgas PKH membongkar seluruh sarana yang digunakan untuk aktivitas PETI di kawasan TNGHS dan hutan produksi terbatas penyangga.

Ke depan, Kementerian Kehutanan dan Satgas PKH telah menyusun rencana lanjutan penertiban PETI di Kabupaten Lebak, Banten, yang tersebar pada 11 blok di Resor Panggarangan, Cisoka, Cibedug dan Gunung Bedil. Selain tambang, penertiban juga akan menyasar bangunan komersial wisata ilegal sebanyak 488 unit di Blok Lokapurna, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyampaikan bahwa dari hasil operasi terkini, total aktivitas ilegal di TNGHS diperkirakan mencapai 493 hektare, terdiri dari 346 hektare tambang ilegal dan 147 hektare vila ilegal. “Potensi kerugian negara diperkirakan sekitar Rp304 miliar, belum termasuk nilai kerugian dari hasil tambang ilegal,” ujarnya. Saat ini, penyidik Ditjen Gakkumhut telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan olah TKP untuk mengungkap para pelaku dan pemodal utama.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya telah menegaskan instruksi penertiban seluruh pelanggaran di kawasan hutan. Ia menilai kawasan TNGHS yang menjadi hulu berbagai sungai, termasuk Sungai Cisadane, harus dipulihkan karena kerusakan ekologis berpotensi memicu banjir, longsor dan penurunan kualitas air.

Upaya penertiban ini disebut sebagai langkah strategis mitigasi bencana. Jika mekanisme penguasaan kembali kawasan belum optimal, penegakan hukum pidana akan diterapkan sebagai opsi terakhir. Para pelaku terancam pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda kategori VI sesuai UU Nomor 18 Tahun 2013 dan UU Nomor 32 Tahun 2024.

Dirjen Gakkumhut Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa PETI di TNGHS telah berlangsung masif dan mengancam fungsi konservasi sebagai penyangga kehidupan. “TNGHS mempunyai fungsi strategis sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan longsor. Operasi ini juga rangkaian kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan yang rawan bencana,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan telah melakukan berbagai upaya perbaikan tata kelola konservasi, namun kini diperlukan tindakan penegakan hukum yang terukur dan memberikan efek jera. “Upaya ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak demi menyelamatkan kawasan TNGHS,” tutupnya. (M-3)