Kemenkeu Masih Kaji Rencana Buka Anggaran Kementerian yang Diblokir Tahun Ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mempertimbangkan relaksasi kebijakan Automatic Adjustment (AA) atau pemblokiran anggaran dalam pengelolaan anggaran negara tahun ini. Kebijakan yang diterapkan sejak awal tahun tersebut kini dalam proses evaluasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sesuai kebutuhan kementerian/lembaga (K/L) dan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Automatic adjustment kan dari awal tahun, dan itu selalu di dalam proses review dan dilakukan teman-teman DJA. Kalau ada teman-teman dari K/L yang minta dilihat kemudian ada arahan Bapak Presiden, dilihat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada wartawan di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jumat (29/1).

Suahasil menegaskan, pendekatan Automatic Adjustment dilakukan secara fleksibel agar tetap relevan dengan prioritas pembangunan. “Jadi sekarang kita melakukan AA sangat fleksibel,” tambahnya.

Kebijakan Automatic Adjustment menjadi salah satu instrumen pengelolaan anggaran yang bertujuan menjaga stabilitas fiskal. Dengan fleksibilitas yang diterapkan, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap efektif dalam mendukung program prioritas nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal membuka anggaran sejumlah kementerian lembaga yang diblokir atau terkena Automatic Adjustment. Total anggaran yang terkena kebijakan tersebut di 2024 mencapai Rp 50,14 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, kebijakan Automatic Adjustment ini tetap akan dilakukan secara selektif. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan pembukaan blokir dengan kondisi keuangan negara.

"Ada catatan mengenai automatic adjustment yang dalam hal akan dilakukan relaksasi tetap dilakukan secara selektif, dan tentu melihat kondisi keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Selasa (9/7).

"Dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara," imbuhnya.