KPK Duga Gubernur Riau Sembunyi saat OTT, Ditangkap di Kafe

KPK menduga Gubernur Riau, Abdul Wahid, sempat bersembunyi saat tim lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11).

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menerangkan meski Abdul Wahid diduga bersembunyi dari pengejaran penyidik, dia berhasil ditangkap di sebuah kafe di Pekanbaru.

"Tim KPK selanjutnya bergerak mencari Saudara AW [Abdul Wahid] yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan Saudara AW di salah satu kafe di Riau," ujar Tanak dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).

Bersamaan dengan itu, kata Tanak, KPK juga berhasil menangkap Tata Maulana selaku orang kepercayaan Abdul Wahid.

"Tim KPK juga mengamankan Saudara TM [Tata Maulana] selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi," ungkap dia.

Adapun penangkapan terhadap Abdul Wahid itu terkait dengan kasus dugaan pemerasan yang terungkap dalam operasi senyap KPK di Provinsi Riau.

Abdul Wahid melalui orang kepercayaannya diduga meminta 'jatah preman' kepada para pejabat di Dinas PUPR Riau atas penambahan anggaran 2025.

Tanak menyebut, awalnya penyidik memperoleh informasi adanya pertemuan di salah satu kafe di Pekanbaru pada Mei 2025.

Pertemuan itu terjadi antara Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau bersama enam Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Riau.

"Untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Saudara AW [Abdul Wahid] selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%," ucap Tanak.

"Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar atau terjadi kenaikan Rp 106 miliar," jelas dia.

Selanjutnya, kata Tanak, Ferry menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.

Saat itu, Arief yang juga merepresentasikan Abdul Wahid, meminta fee tersebut dinaikkan menjadi 5 persen. Para pejabat di Dinas PUPR Riau kemudian diwajibkan untuk menuruti perintah untuk menyetorkan uang.

Tanak menjelaskan, muncul ancaman pencopotan hingga mutasi dari jabatan bagi yang tidak mematuhi perintah tersebut.

"Saudara MAS [M. Arief Setiawan] yang merepresentasikan Saudara AW, meminta fee sebesar 5 persen atau Rp 7 miliar," ungkap Tanak.

"Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'," sambungnya.