Lampung Peringkat ke-28 dari 34 Provinsi dalam Kualitas Pelayanan Publik 2023

Lampung Geh, Bandar Lampung – Ombudsman RI menempatkan Provinsi Lampung di peringkat ke-28 dari 34 provinsi dalam pemeringkatan kualitas pelayanan publik tahun 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Lampung masuk dalam kategori "Kualitas Sedang" dengan skor 65,58, atau Zona Kuning. Hasil ini menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk mencapai standar pelayanan publik yang lebih baik, terutama di sektor-sektor kunci seperti pendidikan, infrastruktur, dan agraria.

Data dari Ombudsman mengungkap bahwa sektor pendidikan menjadi sumber pengaduan terbanyak, disusul infrastruktur dan agraria.

Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah tercatat sebagai instansi yang paling banyak menerima laporan dari masyarakat, mencapai 521 laporan.

Hal ini menempatkan Lampung dalam sorotan, terutama terkait kebutuhan perbaikan layanan dasar bagi masyarakat.

Hal tersebut di paparakan dalam acara Mimbar Pelayanan Publik yang diadakan Ombudsman RI Perwakilan Lampung di Hotel Emersia pada Senin malam (11/11).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rokhman Yusuf, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya peringkat pelayanan publik di Lampung.

"Kami prihatin melihat posisi Lampung yang masih berada di Zona Kuning. Harapan kami, hasil ini menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya

Ia juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lampung.

"Penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperbarui roadmap pelayanan publik setiap lima tahun. Fokus utamanya adalah menghapus praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat pelayanan," tambahnya.

Acara tersebut juga menghadirkan para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada 2024, termasuk Rahmat Mirzani Djausal, yang turut menandatangani Pakta Integritas "Siap Melayani dan Anti Maladministrasi" sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik di Lampung.

Menanggapi rendahnya peringkat pelayanan publik di Lampung, Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen untuk membawa perubahan besar dalam layanan publik jika terpilih sebagai gubernur.

"Kami ingin memastikan masyarakat Lampung mendapatkan akses layanan publik yang lebih luas dan responsif. Kami telah menyiapkan langkah-langkah strategis, khususnya dalam bidang pendidikan dan infrastruktur, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat," ujar Mirza

Mirza juga menyoroti potensi ekonomi Lampung yang besar melalui komoditas unggulannya. Namun, ia melihat ada tantangan dalam mengoptimalkan nilai tambah bagi produk-produk lokal tersebut.

"Kami ingin agar lebih banyak uang berputar di Lampung, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Potensi besar ini harus kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (Cha/Put)