Layar Bioskop sebagai Ruang Politik Baru

(Dokpri)

PEMUTARAN video capaian pemerintah di bioskop telah memicu diskursus publik yang signifikan. Video tersebut menampilkan data program prioritas: produksi beras 21,76 juta ton, 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Program Makan Bergizi Gratis untuk 20 juta beneficiaries, 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, dan 100 Sekolah Rakyat.

Praktik ini menghadirkan pertanyaan kritis tentang transformasi fungsi ruang publik. Ketika bioskop yang secara kultural berfungsi sebagai entertainment space, direpurposing menjadi platform komunikasi pemerintahan, memunculkan ambiguitas mendasar: apakah ini bentuk akuntabilitas publik yang legitimate atau political messaging yang mengeksploitasi immersive spectatorship untuk persuasi satu arah? Penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi pemerintah mengaburkan batas antara informasi publik dan komunikasi politik, sehingga berimplikasi serius terhadap otonomi kognitif warga dan kualitas deliberasi demokratis.

Diversifikasi Platform Komunikasi Pemerintahan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa bioskop adalah wadah komersial yang legitimate untuk berbagai bentuk komunikasi, termasuk laporan kerja pemerintah. Jika corporate messaging dapat mengakses platform tersebut, pemerintah memiliki hak serupa untuk menyampaikan informasi publik. 

Respons publik terhadap praktik ini terbelah: sebagian menyambut positif sebagai wujud transparansi dan inovasi civic engagement, sementara sebagian lain mengajukan diskusi kritis mengenai ethical parameters komunikasi politik pemerintah. Keberagaman perspektif ini mencerminkan vitalitas ruang publik Indonesia, di mana dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil terus berkembang dinamis.

Pemahaman ini dapat dianalisis melalui kerangka ruang publik Jurgen Habermas (Hubermas, 1991). Habermas melihat ruang publik sebagai wilayah pertemuan warga di mana opini dan wacana terbentuk melalui diskusi rasional, yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam pembentukan opini kolektif dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Menurut Habermas, ruang publik berfungsi sebagai arena deliberasi di mana argumen rasional membentuk konsensus sosial, dengan media massa modern sebagai perpanjangan yang memungkinkan informasi dan opini diakses luas. Bioskop, meskipun dirancang sebagai entertainment space, dapat dipahami sebagai ruang publik modern yang unik di mana ribuan orang dari berbagai segmen sosial berbagi pengalaman menonton dan terpapar narasi visual yang membangun collective imagination. Pengalaman ini berpotensi membentuk opini publik, meskipun berbeda dengan diskursus deliberatif tradisional, dimana interaksi di bioskop bersifat pasif dan emosional, menciptakan passive spectatorship ketimbang dialog.

Daya strategis bioskop terletak pada kemampuannya membentuk atmosfer emosional yang tidak selalu dimiliki media lain. Penonton hadir dengan kesiapan untuk larut dalam visual, sehingga pesan yang disisipkan berpotensi memiliki efek persuasif lebih kuat dibandingkan billboard atau iklan televisi. Namun, jika pesan bersifat satu arah dan selektif, kemampuan warga untuk berdiskusi secara kritis dan deliberatif dapat tereduksi, sehingga ruang publik berisiko berubah menjadi medium yang hanya mereproduksi ideologi, bukan arena dialog demokratis.

Konstruksi Wacana Dominan

Menimbang tayangan capaian pemerintah di bioskop, seperti diuraikan sebelumnya, perdebatan yang muncul kerap berpusat pada potensi politisasi ruang publik. Namun, jika dilihat dari perspektif framing (Entman, 1993; Gamson, 1992), tayangan tersebut justru dapat dibaca sebagai strategi komunikasi politik yang sahih.

Framing merupakan praktik memilih aspek tertentu dari realitas dan menjadikannya lebih menonjol untuk membangun pemahaman, penilaian moral, dan rekomendasi tindakan tertentu. Dalam konteks ini, penekanan pada produksi beras, koperasi desa, atau sekolah rakyat merupakan bentuk seleksi informasi yang hendak diatasi pemerintah. 

Pendekatan ini tidak bisa dipandang sekadar reproduksi ideologi, karena setiap bentuk komunikasi publik pada dasarnya selalu mengandung frame. Bahkan dalam demokrasi modern, framing merupakan bagian tak terhindarkan dari cara kebijakan dikomunikasikan dan dipahami masyarakat. Dengan menampilkan data melalui medium sinematik, pemerintah mengaktifkan mekanisme salience, membuat informasi lebih mudah diingat, dipahami, dan diinternalisasi audiens.

Kahneman dan Tversky (1984) menunjukkan bahwa framing mengubah penilaian orang terhadap situasi yang sama melalui perbedaan penekanan. Tayangan pemerintah di bioskop memanfaatkan ini untuk mengubah informasi kebijakan menjadi pengalaman yang lebih dekat secara emosional dan kognitif.

Tayangan ini berfungsi sebagai public pedagogy yang membantu masyarakat memahami kerja negara melalui visual imersif. Frame pemerintah mendorong penonton menimbang capaian dan membandingkannya dengan pengalaman pribadi, sehingga menjadi titik masuk untuk dialog dan refleksi kebijakan publik.

Menayangkan video capaian pemerintah di bioskop sahih dan efektif secara komunikasi, namun dari sisi etika demokrasi, persoalannya jauh lebih kompleks. Jika ditilik dalam perspektif framing, apa yang dikhawatirkan sebagai 'narasi tunggal' dalam tayangan singkat tersebut sebenarnya adalah bagian dari kompetisi wajar dalam ruang demokrasi. Lagi pula, frame pemerintah tidak serta-merta menghapus frame lain, melainkan hadir sebagai salah satu sumber interpretasi yang kemudian bisa dinegosiasikan, dikritisi, atau ditandingi oleh narasi lain.