Mahfud Nilai Penurunan Ambang Batas Parlemen Jadi 1% masih Terbuka

Mantan Ketua MK Mahfud MD .(Dok. DPP Hanura)

PAKAR hukum tata negara Mahfud MD menilai peluang menurunkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 1% pada Pemilu 2029 masih terbuka. Menurut dia, keputusan terkait besarannya sepenuhnya berada di tangan pembentuk undang-undang.

“Ide dasarnya, tanpa threshold pun sebenarnya tidak masalah. Mencalonkan presiden juga tidak perlu threshold. Di DPR ada yang mengusulkan 2%, ada yang menginginkan tetap 4%. Nanti dibahas,” ujar Mahfud usai menjadi pemateri dalam Rakernas I dan Bimtek Partai Hanura di Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/12) malam.

Mahfud menegaskan, penerapan PT 1% realistis diberlakukan pada Pemilu 2029. “Agar suara partai tidak hilang, 1% itu memungkinkan,” imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menjelaskan mekanisme stembus accord atau penggabungan sisa suara antarpartai sebagai opsi agar suara rakyat tidak hangus. Melalui mekanisme itu, partai-partai kecil dapat bergabung membentuk satu fraksi. “Partai yang hanya punya 1% bisa bergabung sehingga menjadi fraksi sendiri melalui stembus accord,” kata Mahfud.

Ia mendorong partai-partai nonparlemen tetap solid memperjuangkan penyelamatan suara rakyat, meski diakui tidak mudah karena adanya kecenderungan partai besar untuk membatasi ruang gerak.

“Namanya partai besar, wajar demikian. Tapi mereka tetap akan bernegosiasi dengan aspirasi masyarakat. Kalau ingin jalan, aspirasi rakyat harus didengar,” tegasnya.

Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) sendiri dideklarasikan pada 22 November 2025 di Jakarta. Koalisi delapan partai nonparlemen itu dipimpin Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (Oso). Sekber GKSR mendorong penurunan PT menjadi 1% sebagaimana arah Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan DPR dan pemerintah menetapkan threshold untuk Pemilu 2029.

Terkait Rakernas Hanura, Mahfud mengapresiasi upaya partai meningkatkan kualitas kader dan anggota legislatifnya. Ia menilai konsolidasi sejak dini penting untuk menghadapi perubahan regulasi Pemilu. “Penting bagi kader memahami sistem pemilu karena akan ada aturan baru,” ujarnya.

Dalam sambutan pembukaan, Oso menegaskan perlunya sistem politik yang lebih adil agar suara rakyat tidak hilang. Ia menyoroti 17 juta suara pemilih pada Pemilu 2024 yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. “Mereka sudah datang ke TPS, menyalurkan suara, tapi suaranya menjadi tidak berarti,” tegas Oso. (P-2)