Mantan Menteri Bangladesh Tuding Barat Dalangi Kejatuhan Sheikh Hasina

Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.(Anadolu)

MANTAN Menteri Kabinet Bangladesh, Mohibul Hasan Chowdhury, menuduh bahwa penggulingan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus 2024 bukanlah hasil gejolak rakyat spontan, melainkan bagian dari operasi yang direncanakan dengan hati-hati dan didanai oleh kepentingan Barat.

Dalam wawancara eksklusif dengan Russia Today (RT), Chowdhury menyatakan bahwa kerusuhan besar pada tahun 2024 merupakan bagian dari operasi terorganisasi.

"Aksi kekacauan itu direncanakan dengan hati-hati dengan uang ini. Dan kemudian kekacauan itu berubah menjadi kerusuhan besar," katanya dalam wawancara tersebut.

Chowdhury menuding bahwa keluarga Clinton dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Amerika Serikat memiliki peran dalam menggulingkan Hasina, yang telah memimpin Bangladesh selama lebih dari 15 tahun.

"Ada hubungan antara keluarga Clinton dan rezim interim Yunus ini dari masa lalu yang sangat lama," sebutnya.

"Kegiatan ini telah berlangsung lama. Itu tidak terlalu terbuka, tetapi pendanaan LSM klandestin sedang berlangsung. Mereka bertekad untuk mengganti pemerintahan di Bangladesh," ujarnya.

Dia juga menuding USAID dan International Republican Institute (IRI) sebagai pihak yang turut berperan dalam mendanai kegiatan perubahan rezim. Chowdhury bahkan mempertanyakan ke mana aliran dana bantuan AS itu mengalir.

"Mereka menjalankan kampanye melawan pemerintah kami selama beberapa waktu, sejak 2018," tambahnya.

Setelah kejatuhan Hasina, peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus ditunjuk sebagai kepala penasihat pemerintahan sementara. Menurut Chowdhury, perubahan kepemimpinan itu menandai pergeseran orientasi geopolitik Dhaka.

Pemerintahan sementara disebut mulai menjauh dari pengaruh New Delhi dan berupaya mempererat hubungan dengan Islamabad, Pakistan, dua negara yang memiliki sejarah panjang ketegangan sejak Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan pada 1971.

Selama perang kemerdekaan 1971, jutaan warga Bengali tewas, dan hingga kini Bangladesh masih menuntut permintaan maaf resmi dari Pakistan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan militernya pada masa itu. (Fer/I-1)