Menkum Harap Dualisme PPP Diselesaikan Secara Internal

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono memberikan keterangan pers di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).(Antara)

MENTERI Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berharap kisruh dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat diselesaikan di internal partai. Ia juga berharap saling klaim tak terjadi lagi.

"Saya sih berharap mudah-mudahan bisa itu diselesaikan secara internal gitu," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Meski demikian, Supratman menghargai keputusan hasil Muktamar X PPP dibawa ke Kementerian Hukum untuk menentukan kepemimpinan yang sah. Ia mengatakan pihaknya bakal mengecek kelengkapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP yang kepengurusannya bakal didaftarkan. 

"Ya kan kita patokannya ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, nanti akan kita lihat saja siapa yang memenuhi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga," kata Supratman.

Supratman mengaku belum mengecek kubu yang telah mengajukan hasil Muktamar X PPP ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. 

"Saya belum cek proses pendaftarannya di Kementerian Hukum, mungkin sudah ada masukan. Kita lagi pasti akan lakukan penelitian terkait dengan dokumen keabsahan dari penyelenggaraan itu," jelas Supratman.

Sebelumnya, Muktamar X PPP diwarnai kericuhan. Di tengah-tengah kericuhan tersebut, Muhammad Mardiono diklaim terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi. Hal itu disampaikan pimpinan sidang Muktamar X PPP Amir Uskara dalam konferensi pers di sela muktamar yang berlangsung tertutup. 

"Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya," kata Amir Sabtu (27/9) malam. 

Namun klaim Mardiono itu dibantah oleh Ketua Umum Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Menurutnya, klaim kubu Mardiono itu disampaikan sepihak dan disebut sebagai upaya memecah belah partai. 

"Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB (Sabtu, 27/9) yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggungjawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya melalui keterangan tertulis. 

Romy, sapaan karib Romahurmuziy bahkan menyebutkan saat Mardiono mengeklaim sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi, proses Muktamar masih berlangsung. Dia juga mengatakan, selama Mardiono memberikan pidato pembuka dalam Muktamar terdapat penolakan dari peserta forum sidang. "Tidaklah masuk akal, hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi," kata Romy.

Menteri Perdagangan periode 2019-2020 Agus Suparmanto disebut terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi dalam sidang Muktamar ke-10 di Jakarta. Pimpinan Sidang Paripurna VII dalam Muktamar ke-10 PPP Qoyum Abdul Jabbar menyampaikan, pemilihan Agus secara aklamasi merupakan kehendak dari muktamirin pada Muktamar ke-10. 

"Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin yang menentukan keputusan," ujar Qoyum dikutip pada Minggu (28/9). (Faj/I-1)