MPR Undang Sri Sultan Jadi Pembicara Sarasehan Tentang Obligasi Daerah

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melachias Markus Mekeng, mengundang Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi pembicara pada sarasehan nasional tentang obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan dan alternatif investasi buat publik.

Mekeng pun datang ke Yogyakarta untuk menyampaikan undangan kepada Sultan secara langsung.

"Beliau sangat menyambut baik kegiatan ini karena memang sebetulnya isu ini sudah lama dibicarakan, tapi tidak ada realisasi yang lebih konkret. Oleh karena itu, beliau menyanggupi, kalau tidak ada halangan, beliau akan hadir pada tanggal 24 (November)," jelas Mekeng di Yogyakarta, Kamis (13/11).

Kegiatan ini, kata Mekeng, akan digelar di Yogyakarta dengan acara puncak di Jakarta.

Sosok Sultan puluhan tahun menjabat sebagai gubernur. Sultan dinilai banyak pengalaman soal mencari sumber pembiayaan buat pembangunan.

"Obligasi daerah ini sudah dilaksanakan di banyak negara. Sekarang yang paling besar obligasi daerah itu di China. Makanya pertumbuhan ekonomi pembangunan mereka sangat cepat," katanya.

Masyarakat juga akan memiliki alternatif investasi. Khususnya memberi sumbangsih pada pembangunan kampung halaman.

"Itu juga salah satu alternatif investasi buat masyarakat. Nah, masyarakat kan sekarang, bisa ke deposito, bisa beli saham, bisa beli ORI, ya. Tapi, dia juga bisa beli obligasi daerah kalau dia merasa bahwa dia ingin membangun kampung halamannya. Jadi, ini sebetulnya instrumen yang cukup baik, gitu," jelasnya.

Ketua Badan Penganggaran MPR RI itu juga bercerita, Sultan berpesan agar persoalan tersebut dikerjakan secara serius.

"Karena isu ini sudah cukup lama tapi kok enggak jalan-jalan. Tahun 99 (1999), waktu saya menjadi anggota MPR RI, ini pernah juga menyelenggarakan seminar, tapi ya berhenti. Nah, sekarang harus lebih serius sampai keluar yang namanya naskah akademis. Karena ini penyelenggaranya kami MPR, dan kami lebih berhubungan kepada konstitusi," katanya.

Menurutnya, di dalam konstitusi ada semangat kemandirian fiskal. MPR RI akan serahkan naskah akademis kepada DPR untuk diproses menjadi sebuah undang-undang.

"Tindak lanjutnya ya, naskah akademis, kami serahkan ke DPR. Dan DPR mengambil inisiatif untuk membuat undang-undang, ya. Tentunya, kalau undang-undang pasti dengan pemerintah," pungkasnya.