Nasaruddin Umar: Pemerintah Tak Terlibat Urusan Internal PBNU

Nasaruddin Umar menegaskan pemerintah tidak terlibat dalam urusan internal yang terjadi di PBNU. Menurutnya, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri.

"Ya jadi gini, NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi ya, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, makanya itu selaku pemerintah kami tidak terlibat untuk mengurus hubungan internal NU apalagi PBNU," kata Nasaruddin usai rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12).

Dia pun datang ke rapat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rais Syuriyah, bukan sebagai Menteri Agama.

"Saya datang ke sini sebagai Rais, Wakil Rais Syuriyah NU dan saya bersyukur karena mudah-mudahan keputusan ini bisa menjadi solusi yang terbaik," ucapnya.

"Karena itu insyaallah ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita ini bisa lebih ringan dengan terjadinya keutuhan ormas-ormas Islam termasuk keutuhan organisasi terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama ini," pungkasnya.

Rapat pleno tersebut menyepakati dipilihnya KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU.

Adapun rapat pleno ini dihadiri oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar; Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh; Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis, Rais Syuriyah PBNU Nasaruddin Umar, Ketua PBNU Fahrur Razi, Waketum PBNU Zulfa Mustofa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudfan Arif, dan jajaran petinggi PBNU lainnya.

Tidak tampak sosok Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Namun sebelum adanya pleno ini, Gus Yahya menegaskan dirinya tidak akan hadir dan mempertanyakan digelarnya pleno tersebut.

Menurut Gus Yahya, pleno yang membahas pemilihan ketua umum hanyalah bagian dari upaya politik internal. Ia menekankan bahwa dirinya masih Ketua Umum PBNU yang sah.

"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU," ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).

Gus Yahya terpilih sebagai Ketum PBNU pada Muktamar NU di Lampung, 22-24 Desember 2021. Namun kepemimpinannya diguncang dengan munculnya risalah keputusan rapat Syuriyah PBNU yang mendesaknya mundur dari kursi Ketum PBNU 20 November lalu.

Kemudian, posisi Gus Yahya dipertegas oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar saat konferensi pers di PWNU Jatim, Sabtu (29/11) yang menyatakan bahwa terhitung 26 November 2025 pukul 00.45 WIB Gus Yahya tidak lagi berstatus sebagai ketua umum PBNU.