Pemerintah Usulkan Penghapusan Ketentuan Pidana Minimum dalam RUU Penyesuaian Pidana

WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengusulkan penghapusan ketentuan pidana minimum di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana.

Dia mengatakan, persoalan ihwal pidana denda sebetulnya telah baku diatur di dalam KUHP, baik dari kategori I sampai kategori VIII yang mengatur besaran dengan mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 50 miliar.

"Terkait pidana minimum khusus ini kami usulkan dihapus kecuali untuk tindak pidana HAM berat, terorisme, pencucian uang, dan korupsi," kata Hiariej dalam rapat Panitia Kerja DIM RUU Penyesuaian Pidama di Kompleks DPR pada Rabu, 26 November 2025.

Ia menjelaskan, usul penghapusan ketentuan pidana minimum, dilakukan dengan pertimbangan, salah satunya over kapasitas yang terjadi di lem...