Pendidikan Demokratis dan Keterlibatan Politik Pelajar

(Dok. Pribadi)

TERBITNYA Surat Edaran dari Kemendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penerapan Nilai Karakter Positif Peserta Didik sebagai Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab dalam Penyampaian Pendapat, sebagai respons keterlibatan pelajar dalam demonstrasi, memancing diskusi menarik tentang pendidikan demokratis di sekolah.

Meskipun Menteri Abdul Mu’ti menyatakan bahwa surat tersebut bukanlah bentuk pelarangan, banyak pihak menganggap bahwa surat edaran tersebut adalah bentuk pembatasan dan pembungkaman hak pelajar untuk mengekspresikan pikiran. Sebagai sebuah bentuk penyampaian pendapat dalam demokrasi, perlukah ada kekhawatiran bagi pelajar untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik? Lebih lanjut, bagaimana sebaiknya pendidikan demokratis dimulai dari sekolah?

PENDIDIKAN DEMOKRATIS

Pendidikan memiliki tugas penting untuk menyuarakan kebenaran, memberi jawaban bagi berbagai persoalan kemanusiaan, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang demokratis mensyaratkan sistem pendidikan yang mampu menjamin tumbuhnya kebiasaan, kesadaran, sikap, dan tindakan demokratis. Sebagai sebuah pendekatan pedagogis dan filosofis, pendidikan demokratis bertujuan memberdayakan murid untuk berpartisipasi aktif, menumbuhkan pemikiran kritis, menguatkan tanggung jawab sipil, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, dan berkontribusi positif dalam masyarakat (Bullert, 1983; Dewey, 1916; Mulyatno, 2011).

Oleh karena itu, penghargaan terhadap suara dan agensi siswa, promosi atas tumbuhnya pemikiran kritis, literasi media, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan ialah beberapa aspek yang perlu dipahami dan dipraktikkan di sekolah. Penghargaan atas suara murid bisa menjadi muasal dari tumbuhnya kesadaran bahwa pendapat mereka bernilai, tindakan kolektif mereka dapat memberi dampak, dan mendorong keinginan yang lebih besar untuk terlibat dalam wacana politik serta melatih keterampilan untuk mengadvokasi keyakinan mereka di luar sekolah.

Pendidikan demokratis menyediakan peluang bagi pengembangan keterampilan berpikir kritis. Murid didorong untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber, termasuk narasi politik yang muncul di berbagai media. Pendekatan kritis terhadap informasi merupakan modal penting untuk menavigasi kompleksitas lanskap politik dan menjadi basis bagi pembuatan keputusan yang tepat. Literasi media, di sisi lain, membekali siswa untuk mengkritisi bias dan propaganda sehingga mereka menjadi insan politik yang cerdas dan aktif dalam diskursus persoalan masyarakat.

Mendorong keterlibatan pelajar dalam aktivitas politik—termasuk demonstrasi dan pembuatan kebijakan di tingkat lokal—dapat menumbuhkan tanggung jawab sebagai warga negara, komitmen untuk melestarikan nilai-nilai demokrasi, dan peluang untuk mengembangkan partisipasi sipil dalam politik. Hal ini dapat mendorong—misalnya—peningkatan partisipasi pemilih saat dewasa; pemilih yang lebih terinformasi dan budaya demokrasi lebih kuat mengakar (Valentine, 2024).

Keterlibatan pelajar dalam proses politik dapat memberi perspektif baru dan solusi inovatif bagi berbagai persoalan masyarakat. Mereka memiliki pemahaman unik tentang isu-isu kontemporer, seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan kemajuan teknologi, yang dapat memperkaya debat kebijakan dan mengarah pada hasil yang lebih inklusif dan efektif.

Idealisme dan kemauan mereka untuk menantang status quo—seperti terlihat dalam beberapa demonstrasi terakhir—dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk perubahan positif. Partisipasi aktif pelajar sebagai warga negara akan memperkuat institusi demokrasi, membantu menjembatani kesenjangan antara mereka dan proses politik formal, serta mengikis anggapan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, meskipun memiliki minat pada tindakan politik.

Mewujudkan sekolah sebagai basis dukungan dan peluang dalam praktik berpolitik bisa menjadi awal pemberdayaan bagi generasi pemimpin dan warga negara di masa mendatang. Partisipasi aktif murid dalam tata kelola sekolah, seperti organisasi siswa, adalah cara untuk memberikan pengalaman praktis dalam proses demokrasi.

Kesempatan ini memungkinkan murid terlibat dalam pemecahan masalah dunia nyata, memperdebatkan isu-isu yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, dan mengalami tantangan serta konsekuensi dari pengambilan keputusan kolektif. Pengalaman-pengalaman tersebut sangat berharga dalam mempersiapkan mereka untuk partisipasi politik yang lebih luas dan menanamkan kesadaran hak dan kewajiban warga.

TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

Implementasi pendidikan demokratis dan peluang keterlibatan politik pelajar akan selalu menghadapi beberapa tantangan. Struktur pendidikan tradisional yang bersifat top-down, mengutamakan kepatuhan dan hafalan daripada pemikiran kritis, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi pendidik, serta apatisme masyarakat terhadap partisipasi politik pelajar, adalah beberapa tantangan yang sering muncul. Mengatasi hambatan ini membutuhkan upaya bersama dari pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat.

Pendekatan pendidikan yang lebih demokratis membutuhkan perubahan mendasar dalam pedagogi, peralihan dari instruksi yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada murid. Proses ini merupakan transisi yang sulit bagi murid dan guru yang terbiasa dengan metode yang lebih konvensional. Diperlukan strategi pengembangan profesional bagi guru terkait praktik pedagogis demokratis, menciptakan kurikulum yang fleksibel yang memungkinkan keterlibatan siswa dan sensitivitas pembelajaran atas dinamika masyarakat (Saltman, 2022).

Tantangan lain ialah potensi kurangnya sumber daya dan dukungan untuk inisiatif demokratis di sekolah. Mengimplementasikan forum dialog sekolah, pemilihan umum tiruan dalam organisasi siswa, atau proyek aksi komunitas, membutuhkan waktu, pendanaan, dan dukungan administratif. Sekolah bisa jadi akan menghadapi perlawanan dari orangtua atau anggota masyarakat yang memandang pendidikan politik sebagai isu ‘di luar lingkup tradisional sekolah’.

Untuk mengatasinya, sekolah dapat secara aktif melibatkan orangtua dan masyarakat luas dalam diskusi tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, menyoroti perannya dalam mempersiapkan siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kemitraan dengan organisasi sipil lokal dan kelompok politik dapat memberikan sumber daya berharga dan peluang nyata bagi keterlibatan murid.

Terakhir, cara pandang dan sikap masyarakat yang menganggap pelajar tidak layak atau tidak memiliki keterampilan serta pengetahuan untuk berkontribusi secara berarti. Pembiasaan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan di sekolah, budaya penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dialog yang konstruktif, dan tanggung jawab, bisa menangkal asumsi ini.

Memberdayakan pelajar untuk berpartisipasi dalam politik tidak hanya memperkaya kehidupan mereka sebagai individu, tetapi juga memperkuat institusi demokrasi dan memastikan kontribusi warga negara yang lebih hidup dan inklusif. Berinvestasi dalam pendidikan demokratis berarti menyemai modal penting demokrasi, seraya memastikan bahwa suara para pemimpin masa depan didengar sejak hari ini.