Pengetatan Impor Dinilai Lebih Utama Ketimbang Obral Insentif

Pengunjung tengah memilih beragam jenis pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta Pusat.(MI/Usman Iskandar)

ANALIS Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menegaskan, kebijakan paling mendesak untuk mencegah penutupan pabrik tekstil ke depannya adalah pengamanan pasar domestik melalui pengetatan impor dan peningkatan pengawasan terhadap praktik dumping dan impor ilegal. Hal tersebut dianggap lebih penting ketimbang memberikan insentif fiskal.

Tanpa stabilisasi permintaan di pasar dalam negeri, insentif apa pun tidak akan efektif karena pabrik tetap tidak mampu menjual produknya. Pemerintah diminta segera mengendalikan arus impor tekstil jadi yang membanjiri pasar dan merusak struktur harga.

"Ini supaya pabrik dalam negeri memiliki ruang bernapas untuk bertahan," ujar Ronny, Jumat (28/11).

Ia berpandangan dalam jangka pendek, penyesuaian tarif impor dan reformasi tata niaga jauh lebih berdampak daripada sekadar pemberian insentif fiskal. Insentif fiskal memang membantu beban produksi, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah ketika barang impor dijual jauh di bawah harga produksi lokal. 

Karena itu, kebijakan tarif safeguard, perizinan impor berbasis kebutuhan riil, dan penegakan hukum terhadap penyelundupan menjadi langkah paling realistis dan akan langsung terasa. 

"Insentif fiskal baru efektif jika pasar sudah relatif terlindungi," tegas Ronny.

Menurutnya, untuk jangka panjang, industri tekstil Indonesia harus bertransformasi dari basis produksi massal berbiaya rendah menuju industri berteknologi modern, inovatif, dan bernilai tambah tinggi. 

Strateginya meliputi modernisasi mesin, penguatan industri hulu agar tidak bergantung pada bahan baku impor, pengembangan produk tekstil teknis dan premium, pembangunan sumber daya manusia (SDM) kreatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D), serta diversifikasi pasar ekspor. 

Pemerintah juga diminta mendorong ekosistem industri terintegrasi dari hulu ke hilir sambil memperkuat branding global produk tekstil Indonesia. 

"Transformasi ini akan membuat industri tidak hanya bertahan, tetapi menjadi kompetitif dan tahan terhadap tekanan global," pungkasnya.

Terpisah, Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyebut industri hulu tekstil masih mengalami penurunan produksi yang signifikan. Sampai 2025, terdapat lima pabrik tekstil yang setop beroperasi hingga menutup usahanya. Diperkiraan terjadi pemutusan karyawan sebesar 3 ribu orang.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi menjelaskan penutupan lima perusahaan tekstil terjadi karena kerugian yang terus berlanjut akibat merosotnya penjualan di pasar domestik. 

Kondisi tersebut diperburuk oleh banjir produk impor berharga dumping, sehingga perusahaan lokal tidak mampu bersaing dan akhirnya terpaksa menghentikan operasional. (Ins/E-1)