Pertamina jadi Motor Pemberantasan Mafia Migas di Era Prabowo

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Adib Miftahul, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto bersama Pertamina saat ini merupakan upaya langsung negara menghadapi konglomerat hitam migas yang selama puluhan tahun menguasai aliran ekonomi energi secara ilegal.

Menurutnya, Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran untuk mengambil kembali kontrol negara atas sumber daya strategis yang sebelumnya dikuasai oleh jaringan bisnis gelap.

Adib menyebut bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah overhaul total atas pengelolaan migas, tambang, hingga efisiensi anggaran pemerintah daerah.

“Prabowo sedang mereset ulang sumber daya ekonomi Indonesia. Dari migas, tambang, sampai efisiensi anggaran pemda. Semua ditata ulang, dimainkan ulang, dan pemain-pemain yang tidak sesuai regulasi dihentikan. Ini bukan sekadar penertiban, ini pembersihan struktural,” ujar Adib.

Adib menilai Prabowo sedang mengembalikan sumber daya ekonomi negara agar kembali ke trek yang benar, sesuai dengan janji kampanye yang sejak awal sering menyinggung adanya “kebocoran-kebocoran besar” di sektor energi.

Dalam konteks migas, Pertamina disebut Adib menjadi ujung tombak utama pelaksanaan reset tersebut. Dengan penertiban rantai pasok, distribusi, lifting, hingga tata kelola internal, Pertamina kini berada dalam posisi yang sama sekali berbeda dibanding era sebelumnya.

“Prabowo selalu menyinggung kebocoran migas. Nah, apa yang dilakukan saat ini adalah implementasi janji itu. Pertamina diberi ruang penuh untuk bertindak, dan dibackup oleh Presiden serta aparat hukum,” ujarnya.

Adib menegaskan bahwa inti pertarungan politik-ekonomi saat ini bukan lagi soal kontestasi antarelite, tetapi pertarungan langsung negara versus konglomerat hitam migas yang selama puluhan tahun menikmati hasil sumber daya alam secara tidak sah.

“Musuh Prabowo itu satu sekarang, konglomerat-konglomerat hitam yang menikmati kekayaan alam tidak sesuai aturan. Mereka ini godfather-godfather lama yang tidak mau kehilangan akses,” tegasnya.

Ia menilai pertarungan ini akan terus berlangsung dan publik harus melihatnya sebagai bentuk pemulihan sistem negara, bukan sebagai kegaduhan biasa. Menurut Adib, jika konsisten, perubahan ini dapat menghasilkan dampak ekonomi signifikan bagi rakyat.

“Ini fase penting. Prabowo sedang merapikan ulang semuanya, dari hulu ke hilir. Sumber daya negara harus kembali ke negara, bukan ke sekelompok konglomerat hitam. Ini proses yang berat, tapi sangat tepat,” tutup Adib. 

Menurut Adib, langkah tegas terhadap mafia migas—yang selama ini menikmati aliran ekonomi besar di luar regulasi—pasti memicu resistensi dan perlawanan.

“Selama ini mereka menikmati hasil empuk dari pengelolaan migas yang tidak sesuai aturan. Begitu disetop, pasti marah. Apalagi uangnya bukan miliaran, tapi bisa triliunan. Maka serangan balik pasti terjadi,” tegasnya.

Ia menyebut situasi saat ini sebagai era disrupsi informasi, di mana perang opini dilakukan melalui media sosial oleh buzzer dan narasi yang dibalik-balik demi menggiring persepsi publik.

“Ini era post-truth. Kebenaran dibolak-balik lewat medsos. Ketika sumber uang mereka terganggu, mereka menyerang melalui opini publik, narasi liar, buzzer. Itu bentuk perlawanan yang sangat kelihatan sekarang,” tambah Adib.

Adib juga menilai bahwa sinyal politik Prabowo kepada aparat hukum, khususnya Kejaksaan Agung, sudah sangat jelas: hantam mafia sumber daya tanpa kompromi.

“Kejaksaan sedang on fire menjalankan perintah Prabowo. Mafia migas dihantam, mafia tambang ditindak, asetnya disita. Ini era bersih-bersih, dan kejaksaan bergerak mengikuti arahan Prabowo,” jelasnya.

Ia menilai langkah penegakan hukum yang agresif ini menunjukkan bahwa negara sedang mengambil kembali kendali penuh atas sumber daya strategis dari tangan konglomerat hitam yang selama ini tak tersentuh. (P-5)