Polisi Temukan Beras Medium Tembus HET di Medan

Pengecekan harga beras oleh Polda Sumut di beberapa titik penjualan di Medan, Selasa (26/8).(MI/Yoseph Pencawan)

Pihak kepolisian menemukan penjualan beras medium di atas HET di Kota Medan. Satgas Pangan Polda Sumatera Utara bersama Subdit I/Indag Ditreskrimsus menemukan pelanggaran harga beras medium dalam pengecekan di tiga lokasi.

Dalam pengecekan yang dilakukan pada Selasa (26/8) itu ditemukan beras medium dijual seharga Rp15.400 per kilogram. Angka itu melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per kilogram.

Pengecekan dilakukan di dua pasar modern di Jalan SM. Raja, Kecamatan Marendal, dan satu pasar tradisional di Simpang Limun. Pada salah satu retail modern, beras medium ditemukan dijual dengan harga yang sama dengan beras premium.

Harga tersebut melampaui ketentuan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 untuk Zona II Sumatera Utara. Sedangkan harga beras premium di semua titik tersebut telah sesuai HET, yakni Rp15.400 per kilogram.

Kanit IV Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut AKP Marbintang RE Panjaitan mengatakan, atas temuan itu pihaknya telah mengimbauan para retail untuk menyesuaikan harga.

"Kami juga akan melakukan koordinasi serta pengecekan lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran harga di lokasi-lokasi perdagangan yang lain," ujar dia, Rabu (27/8).

Kanit III Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumut Kompol P. Siallagan menambahkan, retail modern dan usaha dagang dapat mengajukan permohonan pembelian beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke Bulog.

Melalui program SPHP, retail maupun pengecer yang memiliki NIB dapat memperoleh beras medium dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Mereka menegaskan, pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Hal itu agar masyarakat tidak terbebani dengan harga yang melebihi ketentuan HET.

Sumut tercatat berkontribusi paling besar dalam peningkatan Indeks Perkembangan Harga, atau IPH, di Tanah Air. Raport terburuk itu diakibatkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan, terutama beras.

Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat 14 provinsi yang berkontribusi pada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dan dari jumlah provinsi tersebut Sumut memberikan andil terbesar, yakni mencapai 3,58%.

Daerah yang punya andil terbesar dalam kenaikan IPH berarti mengalami peningkatan harga barang dan jasa yang paling signifikan dibandingkan dengan daerah lain.

Terpisah, Gunawan Benjamin, Ekonom Universitas Islam Sumatera Utara, mengatakan harga beras di tingkat konsumen di Sumut belum menunjukkan penurunan signifikan. Harga beras belum turun meski harga gabah kering panen (GKP) anjlok dari Rp8.300 pada Juli menjadi Rp6.800 per kilogram pada Agustus.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 25 Agustus mencatat, beras medium masih diperdagangkan pada kisaran Rp14.950–Rp15.300 per kilogram. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi (HPP), seharusnya harga eceran beras turun menjadi Rp13.472–Rp13.872 per kilogram seiring merosotnya harga gabah.

Namun, realitanya penurunan harga beras hanya sekitar Rp500–Rp1.000 per kilogram, atau di bawah 10%. Sementara harga gabah sudah amblas lebih dari 15%.

Penurunan ini juga tidak serentak terjadi untuk semua jenis beras dan belum merata di semua tingkat pedagang. Menurut dia, masih mudah ditemukan penjual yang memertahankan harga lama.

"Kelambanan penurunan harga ini mengundang pertanyaan kita. Terlebih di tengah klaim pemerintah telah mendistribusikan Beras SPHP dan adanya musim panen raya," ujarnya.

Dia menilai faktor kunci penekanan harga sebenarnya terletak pada pasokan dan konsistensi distribusi.

Beras SPHP Bulog sudah dengan harga kompetitif, yakni Rp13.100 per kilogram. Jika didistribusikan secara masif dan berkelanjutan dapat membanjiri pasar dan mengalihkan permintaan dari penggilingan padi.

Bulog Sumut berencana menyalurkan 15.700 ton beras SPHP. Di tengah panen raya dan tren turunnya harga, intervensi ini sebenarnya berpotensi mendorong penurunan harga beras lebih cepat, asalkan volume dan kontinuitasnya terjaga.

Tantangan utamanya terletak pada pengelolaan cadangan beras pemerintah. Stabilitas harga ke depan, seperti pada 2024, tidak bisa hanya mengandalkan produksi petani. "Tetapi juga memerlukan pasokan pengaturan dari beras impor melalui mekanisme SPHP," pungkasnya. (H-1)