Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang tidak Diberi Batas Waktu Digugat ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta .(Metrotvnews)

ADVOKAT sekaligus wiraswasta Komardin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menguji ulang ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Ia menilai aturan tersebut tidak mengatur batas waktu penyelidikan dan penyidikan, sehingga merugikan pelapor yang menunggu penyelesaian perkara bertahun-tahun.

“Saya telah memperbaiki petitum permohonan, dan meminta agar Mahkamah berkenan memberikan putusan yang lebih menjamin kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Komardin dalam sidang perbaikan permohonan di Ruang Sidang MK, Selasa (25/11).

Komardin yang tercatat sebagai pemohon Perkara Nomor 204/PUU-XXIII/2025 menjelaskan bahwa ketiadaan batas waktu penyelidikan serta penyidikan membuat aparat dapat menunda proses hukum tanpa konsekuensi. 

“Tidak ada sanksi bila penyidik tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu yang membuat saya dirugikan, karena laporan saya bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dalam petitum terbarunya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (5), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak mengatur batas waktu penyelidikan dan penyidikan. 

Ia juga meminta pasal itu dinyatakan tidak mengikat kecuali ditafsirkan bahwa penyelidikan dan penyidikan wajib diselesaikan dalam waktu yang wajar dan proporsional, serta penyidik yang lalai dikenai sanksi administratif atau disiplin.

“Kami meminta agar pembentuk undang-undang diperintahkan untuk mengatur batas waktu penyelidikan dan penyidikan, termasuk sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan tugas sesuai aturan,” ujar Komardin.

Pada kesempatan yang sama, Setelah mendengar penyampaian perbaikan permohonan, Ketua Panel Hakim Konstitusi menyatakan bahwa perkara tersebut akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

“Sidang hari ini akan kami laporkan dalam rapat untuk menentukan apakah permohonan dilanjutkan ke pemeriksaan berikutnya atau langsung diputus dalam sidang pleno,” katanya. (Dev/P-2)