Reformasi Eksekusi Pelaksanaan Anggaran

Sering kali kita merasa bahwa untuk memajukan bangsa ini, kita harus menciptakan program-program yang besar, konsep-konsep yang baru, dan rencana yang terdengar revolusioner. Namun pertanyaan sederhana muncul: untuk apa semua itu bila eksekusinya tersendat oleh budaya birokrasi yang tak kunjung berubah?

Mungkin saya terlalu naif. Tapi dari hasil pengamatan, bersentuhan langsung, berdiskusi, analisis data dan juga perenungan, saya sampai pada satu kesimpulan: kita sering terlalu fokus pada program-program baru yang dianggap akan berdampak besar, namun lupa pada problem lama yang tak pernah benar-benar dituntaskan, yakni budaya kerja birokrasi.

Barangkali para pemimpin sudah sampai pada titik putus asa terhadap birokrasi. Hingga tak tahu lagi apa yang mesti dilakukan untuk memperbaikinya. Padahal, pemerintah sebenarnya tidak kurang program, kegiatan, jargon maupun nilai-nilai yang bertujuan mendorong kinerja birokrasi. Hanya saja, efektivitasnya masih belum cukup.

Kenyataannya memang banyak faktor yang mempengaruhi. Semua kalangan yang terkait reformasi birokrasi sebenarnya sudah tahu akar masalahnya. Namun akar masalah itu sulit untuk diperbaiki, mungkin karena hitung-hitungan ekonomi membuat semuanya belum siap sepenuhnya.

Saat ini tengah ditempuh upaya perbaikan kinerja dengan memangkas jabatan struktural dan memperbanyak jabatan fungsional. Ini tentu langkah yang patut diapresiasi, karena kenyataannya fungsi dan peran ASN yang optimal itulah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Apalagi dalam pelaksanaan anggaran, baik APBN maupun APBD. Ini merupakan area yang sangat membutuhkan pejabat fungsional agar eksekusi anggaran dapat berjalan. Dengan adanya tantangan berupa lambatnya penyerapan belanja, sudah saatnya semua kementerian dan pemda memberikan perhatian lebih untuk memperkuat dan menambah pejabat fungsional yang terkait pelaksanaan anggaran ini.

Selama bertahun-tahun, perangkapan jabatan—di mana pejabat struktural diberi tambahan tugas untuk melaksanakan anggaran—belum mampu menghasilkan kinerja anggaran yang optimal. Karena itu, fokus pada eksekusi anggaran menjadi kunci sukses dari seluruh program strategis yang dijalankan.

Beberapa data dan fakta umum menunjukkan bahwa: pertama, penyerapan anggaran pemerintah hampir selalu menumpuk di akhir tahun, yang mengindikasikan lemahnya proses eksekusi di tahap implementasi.

Kedua, sebagian besar permasalahan realisasi anggaran bukan terletak pada perencanaan, tetapi pada proses administrasi dan kapasitas pelaksana di lapangan.

Ketiga, di beberapa institusi, jumlah pejabat fungsional yang menangani eksekusi anggaran masih jauh dari ideal bila dibandingkan dengan beban program yang harus dijalankan.

Data tersebut menunjukkan bahwa masalah bukan pada niat, melainkan pada kemampuan sistem untuk bekerja secara efektif. Program yang besar tidak ada gunanya bila energi birokrasi terkuras untuk mengurus struktur, bukan fungsi.

Penguatan jabatan fungsional bukan sekadar kebijakan administratif. Ia adalah koreksi arah. Ia adalah pesan bahwa negara membutuhkan ASN yang bekerja, bukan hanya ASN yang menempati jabatan. Dan terutama, bahwa belanja publik yang tepat waktu dan tepat guna adalah kunci agar masyarakat merasakan hadirnya pemerintah.

Tanpa perbaikan budaya kerja birokrasi dan eksekusi anggaran yang lebih responsif, seluruh strategi, visi, dan rencana besar hanya akan menjadi dokumen yang menumpuk—bukan perubahan yang dirasakan rakyat.

Sudah waktunya reformasi birokrasi tidak sekadar mengubah struktur, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan dapat diwujudkan menjadi manfaat nyata. Karena suksesnya pembangunan bukan diukur dari banyaknya program yang dicanangkan, melainkan dari program yang benar-benar terlaksana.