Rencana Pelibatan TNI Jaga Kilang Pertamina Disorot, Amnesty: Risiko Konflik Sipil Berpotensi Meningkat

Ilustrasi .(Antara)

DEPUTI Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena menyoroti rencana kebijakan kementerian pertahanan yang akan melibatkan TNI aktif untuk menjaga terminal dan kilang Pertamina.

“Ini adalah satu lagi tanda menguatnya pelibatan militer di ruang sipil di masa pemerintahan Prabowo. Pengamanan objek vital seharusnya tetap berada di bawah otoritas sipil dengan memperkuat mekanisme pengawasan publik,” ujar Wirya Selasa (25/11).

Wirya menekankan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin belum memberikan justifikasi yang kuat terkait keterlibatan TNI dalam industri strategis nasional. 

Menurutnya, meski disebut sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan diklaim tercantum dalam revisi UU TNI, alasan nyata untuk menurunkan tentara di lokasi seperti kilang minyak dan terminal Pertamina belum jelas.

“Apa yang menjadi ancaman? Apa yang menjadi kedaruratan? Apa yang hanya bisa dilakukan oleh tentara di situasi ini dan tidak bisa dilakukan oleh otoritas sipil?” tanya Wirya. 

Ia juga menilai langkah tersebut lebih terlihat sebagai pembenaran untuk merealisasikan “penambahan batalyon” TNI dan perluasan keberadaan tentara di berbagai penjuru Indonesia.

Di samping itu, Wirya mengingatkan bahwa pelibatan militer dalam urusan sipil khususnya yang berkaitan dengan objek vital nasional berpotensi mengaburkan batas kewenangan dan mendorong militerisasi ruang publik.

“Tentu kebijakan ini dapat berdampak pada meningkatnya risiko pelanggaran terhadap kebebasan sipil, termasuk hak berkumpul dan berekspresi bagi masyarakat di sekitar instalasi strategis yang dijaga militer,” tutur Wirya.

“TNI tidak dirancang sebagai institusi penegak hukum yang tunduk pada prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan sipil yang ketat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Wirya mengingatkan akan pengalaman sejarah seperti di Tanah Papua dan Aceh pada masa Darurat Operasi Militer (DOM), di mana keterlibatan militer luas di wilayah non-militer terbukti meningkatkan risiko praktik intimidasi, kekerasan berlebihan, dan impunitas. “Apa Indonesia sedang menyiapkan diri untuk kembali ke masa tersebut?” pungkasnya. (Dev/P-2)