Revisi KUHAP: Pengamatan Hakim Jadi Alat Bukti

KOMISI Hukum DPR dan pemerintah menyepakati perluasan jenis alat bukti dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Panitia Kerja Revisi KUHAP sepakat memasukkan pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana.

Adapun usulan penambahan jenis alat bukti ini disebut berdasarkan masukan dari koalisi masyarakat sipil. Perluasan alat bukti nantinya termaktub dalam Pasal 222 huruf g Rancangan Undang-Undang KUHAP. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman berujar, alasan pengamatan hakim masuk sebagai alat bukti adalah untuk mendukung pengusutan tindak pidana yang kemungkinan terganjal pembuktian.

Menurut dia, dalam kasus-kasus tertentu, alat bukti konvensional sering kali sulit ditemukan. “Dalam tindak pidana tertentu terutama itu yang struktural, seperti kekerasan seksual ...