RI jika Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Amnesty Nilai Presiden HAM PBB tak Istimewa

Bendera PBB( Federico PARRA / AFP)

DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai peluang Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026 bukan sesuatu yang luar biasa. Pasalnya, itu merupakan posisi bergilir yang dapat diampu oleh setiap negara anggota PBB. 

Belum lagi, Thailand yang sebelumnya menjadi kandidat kuat tampak mengurungkan niat mengambil alih posisi tersebut. 

"Jabatan itu jabatan sementara dan proses pemilihannya berbasis giliran atau digilir secara bergantian oleh antar kawasan. Saat ini kebetulan giliran Asia Pasifik. Thailand semula yang kuat, namun kemudian mundur," kata Usman saat dihubungi, Jumat (26/12). 

Dia juga menilai, posisi Presiden Dewan HAM PBB yang akan diduduki Indonesia juga tak akan mengubah situasi di dalam negeri secara signifikan. Kedudukan itu tak serta merta bakal memperbaiki dan mendorong penuntasan permasalahan HAM di Tanah Air.

"Dampaknya tidak akan ada yang signifikan. Situasi HAM Indonesia ditentukan oleh niat dan kehendak politik dari negara Indonesia sendiri," tutur Usman. 

Diketahui, Indonesia resmi diusulkan menjadi satu-satunya calon presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Kelompok Asia Pasifik di Dewan HAM PBB telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal. Pada 2026, Asia Pasifik yang akan memegang keketuaan di Dewan HAM PBB sesuai mekanisme rotasi per kawasan.

Juru bicara 1 Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan, Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026. Penetapan presidensi Dewan HAM PBB tahun 2026 akan dilakukan pada 8 Januari mendatang, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya dewan HAM PBB.

Jika terkonfirmasi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro. (H-4)