Satgas PKH Dalami Dugaan Pidana Kerusakan Lingkungan Pemicu Banjir Sumatra

Sejumlah warga berjalan di antara potongan kayu gelondongan yang bertumpuk di pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat, Jumat (28/11/2025) .(Antara)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyatakan Satgas Penegakan Hukum (PKH) telah bergerak di lapangan untuk menelusuri adanya dugaan kerusakan lingkungan yang menjadi pemicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Kepala Puspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan Satgas PKH sejak kemarin sudah turun ke tiga provinsi terdampak bencana setelah mendapatkan laporan tumpukan kayu yang ikut hanyut terbawa arus banjir. 

"Dari mulai kemarin sudah bergerak di tiga wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tiga wilayah provinsi itu," kata Anang di Jakarta, Jumat (5/12).

Menurut Anang, tim Satgas PKH akan mendalami dugaan perbuatan pidana yang mengakibatkan kawasan hutan menjadi rusak, baik itu dipicu aktivitas tambang, pembalakan, atau pelanggaran lainnya.

“Nanti sedang didalami. Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu kayu tambang, nanti didalami oleh, yang jelas tim PKH sudah bergerak," ujar dia.

Satgas PKH yang terdiri dari dari TNI, Polri, Kejaksaan, BPKP hingga unsur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu bekerja secara paralel dengan tim Kemenhut dan Polri yang juga telah turun lebih dulu ke beberapa titik. 

Anang pun meminta publik menunggu aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bekerja. Ia mengatakan pendalaman perlu dilakukan sebelum mengambil kesimpulan dan keputusan.

"Iya, karena kan Kemenhut juga bagian dari Satgas PKH. Yang jelas kalau memang nanti ditemukan ada pihak-pihak yang terlibat melakukan tindak pidana, pasti akan diproses secara hukum, pastinya. Tapi kan kita tidak bisa setelah merta, harus mendalami dulu, gitu," ujarnya. (Faj/P-2)