Situasi belum Membaik, Legislator Desak Pemerintah Segera Tetapkan Bencana Nasional di Sumatra

Sejumlah warga melintasi jembatan alternatif yang menghubungkan Desa Blang Meurandeh dan Desa Blang Puuk Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Minggu (30/11/2025).(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

ANGGOTA Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Irine Roba mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. 

Menurut Irine, skala kerusakan dan jumlah korban sudah cukup besar mencapai lebih dari 800 orang meninggal. Menurutnya,penetapan status bencana nasional tidak perlu lagi menunggu dampak yang lebih parah.

"582,540 mengungsi, 260 fasilitas umum terdampak, 40 jembatan dan 70 ruas jalanan rusak berat, saya rasa tepat jika pemerintah menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Sumatra. Apalagi yang ditunggu?" 

Irine menyoroti kondisi pengungsian di berbagai daerah yang masih kekurangan logistik dasar, air bersih, dan layanan medis.

"Sudah ada lebih dari 500 ribu orang yang mengungsi dan puluhan ribu keluarga kehilangan tempat tinggal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lokasi-lokasi pengungsian yang minim logistik serta akses air bersih dan layanan medis yang terbatas," ujarnya. 

Penetapan Status Bencana Nasional Mempercepat Bantuan

Irine menjelaskan bahwa perubahan status menjadi bencana nasional akan memberi banyak manfaat, terutama dalam mempercepat penanganan.

"Salah satu manfaat utama adalah pemerintah pusat dapat memprioritaskan bantuan. Saat status darurat nasional ditetapkan, alokasi anggaran bisa dilakukan secara cepat untuk menyalurkan bantuan, memperbaiki infrastruktur, dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Dalam artian, ketika pemerintah pusat turun tangan, proses bantuan bisa lebih cepat dan menyeluruh," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan tenaga dan sumber daya manusia dari pusat agar penanggulangan di lapangan berlangsung lebih efektif.

"Selain itu, status darurat mempermudah koordinasi bantuan di lapangan. Pemerintah pusat bisa menurunkan personel mulai dari relawan, polisi hingga aparat militer untuk memastikan bantuan sampai ke wilayah yang sulit dijangkau," lanjutnya

Irine menyebutkan bahwa banyak daerah terdampak tidak memiliki cukup alat berat, logistik, maupun dana tanggap darurat sehingga membutuhkan kendali dan intervensi dari pemerintah pusat.

"Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan saat ini di mana alat berat, logistik dan SDM yang sangat terbatas dan juga berbagai daerah tidak memiliki dana tanggap darurat, membutuhkan dukungan dan kendali dari pusat."

Irine kembali menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan hanya persoalan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan warga.

"ini bukan hanya sekedar status, melainkan soal akses para korban terhadap bantuan, kecepatan evakuasi daerah yang terdampak dan kepastian pemulihan. Sehingga saya berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional pada bencana yang terjadi di Sumatra," ujarnya. (P-4)