Soal PHK Gudang Garam, Airlangga Hartarto: Mungkin karena Modernisasi

Ilustrasi(Antara)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di PT Gudang Garam. Ia mengatakan pihaknya masih terus memantau isu tersebut.

Menurutnya, PHK massal di Gudang Garam bisa saja menjadi hal wajar karena perusahaan itu sudah mulai menerapkan modernisasi.

"Kami monitor karena Gudang Garam sudah menggunakan juga modernisasi. Nanti kami lihat ya," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9).

Hingga saat ini, Airlangga mengatakan belum menerima laporan dari pihak Gudang Garam.

Dalam video yang beredar di media sosial dikabarkan adanya PHK massal di pabrik rokok PT Gudang Garam, Tuban, Jawa Timur. Video berdurasi 1 menit, 17 detik itu memperlihatkan puluhan karyawan berjabat tangan penuh haru saat perpisahan. Sejumlah pegawai tampak mengenakan kemeja dengan bordiran logo khas Gudang Garam di saku kemeja.

Sebelumnya dalam konferensi pers, Sabtu (6/9), Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pihaknya akan terlebih dahulu memverifikasi informasi PHK tersebut.

Jika benar terjadi, kondisi itu menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya produksi industri rokok.

"Kami baru dapat kabar, telah terjadi PHK buruh di PT Gudang Garam. Kami akan cek dulu," katanya lagi.

Menurutnya, ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi kondisi tersebut. Pasokan tembakau yang terbatas, kurangnya inovasi produk rokok untuk menyesuaikan tren pasar, serta tingginya beban cukai, dinilai memperparah daya saing perusahaan.

"Ditambah pajak cukai rokok makin mahal," ujarnya lagi.

Iqbal mengingatkan bahwa gelombang PHK di sektor industri rokok berpotensi meluas. Ia memperkirakan, selain ribuan pekerja langsung di PT Gudang Garam, ada puluhan ribu pekerja lain yang ikut terdampak, termasuk buruh tembakau, logistik, sopir, pedagang kecil, hingga pemilik kontrakan.

"Bisa jadi ratusan ribu buruh berpotensi kehilangan pekerjaan," tandasnya.