Tak Seperti Bupati Pati, Bupati Sragen dan Lahat Bisa Jadi Percontohan

Wakil Kepala Staf Kepresidenan M Qodari(KSP)

Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing. Menurut Qodari, langkah inovatif tersebut dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Indonesia.

​Salah satu yang disorot adalah kebijakan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, yang pada April 2025 membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kelompok masyarakat miskin, guru, veteran, dan penyandang disabilitas.

​“Daripada menaikkan PBB hingga ratusan atau bahkan ribuan persen, Pak Sigit justru memilih membebaskan PBB untuk kelompok rentan. Ini langkah progresif yang patut diapresiasi,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (18/8).

​Qodari menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan seharusnya tidak dijadikan alasan utama untuk menaikkan pajak. Berkaca dari Sragen, ia mencontohkan tiga langkah utama yang dapat ditempuh tanpa harus membebani rakyat.

Pertama, pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan program yang benar-benar berdampak (impactful). “Ada strategi-strategi untuk menghadapi, untuk melakukan pembangunan. Misalnya, seperti yang disampaikan oleh Bupati Sragen, Mas Sigit itu memilih dan memilah serta memprioritaskan program yang impactful,” ucapnya.

Kedua, menggalang partisipasi swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk ikut melakukan pembangunan. “Swasta kan juga mendapatkan manfaat dari pembangunan. Karena itu, mereka bisa diajak berpartisipasi dalam bentuk CSR,” ungkapnya.

Ketiga, pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan baru, baik dari tingkat nasional maupun global. “Selain itu, pemerintah daerah juga harus kreatif membuat sumber-sumber pendapatan baru. Apalagi sekarang ada Danantara yang memiliki kekuatan dana besar, itu harusnya dimanfaatkan,” bebernya.

​Qodari juga menyoroti rencana Bupati Sragen untuk membangun City of Heritage di kawasan Sangiran, situs fosil manusia purba yang telah diakui dunia. “Langkah ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat berpikir visioner sekaligus menggerakkan potensi wisata dan ekonomi lokal,” jelasnya.

​Selain Sragen, Qodari juga mengangkat contoh dari Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, yang dipandang sukses melakukan efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Pak Bursah alih-alih menaikkan PBB, malah melakukan efisiensi APBD. Mencontoh Presiden Prabowo, dananya digunakan untuk sektor yang produktif, yaitu kemandirian pangan. Caranya dengan membuat irigasi teknis, atau memperbaiki irigasi teknis yang sudah rusak,” ujarnya.

​Menurut Qodari, efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat merupakan nilai yang sejalan dengan visi pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa praktik baik semacam ini harus menjadi contoh yang dikedepankan.

​“Kasus seperti Bupati Pati Sudewo jangan dijadikan contoh satu-satunya. Ada wajah lain yang harus dikedepankan, seperti wajah Pak Sigit Pamungkas dan Pak Bursah Zarnubi. Wajah seperti inilah yang harus menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya,” pungkasnya. (E-3)