Agar Lulusan Hukum Bisnis Penuhi Kebutuhan Industri

(MI/HO)

PERKEMBANGAN dinamika hukum bisnis yang terus bergerak hingga saat ini menjadi tantangan besar. Hal ini menuntut lulusan program studi hukum bisnis untuk dapat memenuhi kebutuhan industri. 

"Tugas akademisi hukum bisnis lebih berat daripada yang mengangkat senjata, karena yang dihadapi yaitu ancaman hilangnya kebenaran dan kepakaran di tengah batas-batas negara yang makin kabur dalam konteks ekonomi tetapi tajam dalam konteks regulasi," ujar Wakil Rektor 2 Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta Netty Herawati dalam keterangan resmi, Senin (24/11). 

Karena itu, ia mengapresiasi dan berharap pembentukan Asosiasi Program Studi Hukum Bisnis Indonesia (APSHB) menjadi nafas baru bagi para lulusannya di Indonesia. Senada dengan hal tersebut, para inisiator menyerukan pentingnya membangun asosiasi untuk dapat berkembang lebih baik ke depan.

Diketahui para akademisi hukum bisnis dari berbagai penjuru tanah air resmi mendirikan APSHB dalam Forum Nasional Inisiasi Pembentukan Prodi Hukum Bisnis Indonesia pada 19 sampai 21 November. Acara ini berhasil menghimpun total 31 delegasi yang mewakili 24 universitas seluruh Indonesia dengan 29 delegasi hadir secara langsung untuk mengikuti rangkaian acara. 

Inti pertemuan itu ialah silahturahmi dan kolaborasi dari 24 universitas. Harapannya, sekat-sekat antarinstitusi dapat dilebur menjadi satu kekuatan bersama. 

Diskusi inti Forum Nasional berpusat pada upaya penegasan identitas PSHB yang saat ini dinilai terlalu menyerupai program studi ilmu hukum umum, khususnya hukum perdata. Sebagai langkah strategis, disepakati bahwa APSHB harus segera menyusun dan menetapkan Daftar Mata Kuliah Wajib Minimal PSHB untuk menciptakan standar nasional dan diferensiasi kurikulum yang signifikan. 

Pembahasan juga menyoroti peran strategis asosiasi dalam menyikapi Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2025 yang menugaskan asosiasi untuk menentukan kompetensi utama lulusan sekaligus mencari solusi atas tantangan implementasi MBKM dengan banyak mata kuliah prodi bisnis masuk dalam porsi 20 SKS. Selain isu standar nasional, peserta forum juga menyoroti perlu menjembatani kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan praktis lapangan serta pentingnya integrasi kearifan lokal seperti orientasi hukum syariah yang diusulkan oleh delegasi Aceh dan nilai-nilai agama dari Gorontalo dengan usulan proporsi 80% kearifan lokal. (I-2)