Airlangga: Demutualisasi BEI demi Kurangi Konflik Kepentingan

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(Dok. Antara)

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan mempercepat proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah tersebut menjadi upaya transformasi struktural untuk mengurangi konflik kepentingan antara pengurus bursa dan anggota bursa.

Ia menegaskan, demutualisasi bertujuan memperkuat tata kelola pasar modal agar lebih transparan dan akuntabel. 

"Ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Ia menyebut, demutualisasi juga akan membuka peluang investasi yang lebih luas, termasuk dari Danantara maupun lembaga atau agensi lainnya. Proses demutualisasi ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.

"Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa," imbuh Politikus Partai Golkar itu.

Menurutnya, tahapan demutualisasi BEI  telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ke depan, proses tersebut dapat dilanjutkan dengan rencana bursa untuk melantai di pasar modal (go public) pada tahap berikutnya.

Sejalan dengan upaya penguatan tata kelola dan keterbukaan publik, pemerintah juga menjamin perlindungan investor melalui peningkatan transparansi dan perbaikan governance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diharapkan menerbitkan aturan untuk meningkatkan porsi saham beredar (free float) dari 7,5% menjadi 15%. 

"Kebijakan ini ditargetkan mulai berlaku pada Maret, sebagaimana telah diumumkan OJK," ucap Airlangga.

Ia menjelaskan, kenaikan free float tersebut bertujuan menyelaraskan standar pasar modal Indonesia dengan praktik internasional. Saat ini, free float di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang yang masing-masing berada di kisaran 25%. Thailand ditetapkan pada level 15%, sementara Singapura, Filipina, dan Inggris berada di kisaran 10%.

“Dengan angka free float yang lebih terbuka dan tata kelola yang lebih baik, perdagangan di bursa diharapkan menjadi lebih stabil dan mengikuti standar internasional,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah membahas peningkatan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal. Limit investasi yang saat ini sebesar 8% direncanakan dinaikkan menjadi 20%, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Airlangga berharap proses demutualisasi dapat diselesaikan dengan cepat karena dinilai mampu menekan konflik kepentingan antara anggota bursa dan pengelola bursa. Pemerintah, kata dia, akan terus memantau pelaksanaannya agar kepengurusan BEI ke depan semakin berorientasi pada tata kelola yang baik serta menjalankan peta jalan yang telah diamanatkan dalam UU P2SK.

Dalam kesempatan sama, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani menuturkan, pihaknya akan mengakselerasi program demutualisasi sebagai bagian dari upaya pembenahan struktur bursa.

Ia menegaskan, pihaknya terbuka terhadap berbagai praktik yang telah diterapkan di negara lain, termasuk keterlibatan perusahaan berbasis teknologi dan manufaktur digital sebagai bagian dari ekosistem pasar modal.

"Program demutualisasi akan diakselerasi, kita juga tentunya akan terbuka, seperti di negara-negara lain," ungkapnya.

Rosan menyebut langkah ini sebagai hal yang positif dan perlu dilakukan ke depan guna menciptakan bursa yang lebih kuat, lebih dalam, serta memiliki tingkat transparansi yang semakin meningkat.

"Ini sesuatu yang sangat positif, yang memang yang perlu kita lakukan ke depannya agar bursa kita ini menjadi lebih baik," tegasnya.

Rosan pun menekankan peran perusahaan negara amat signifikan di pasar modal Indonesia. Ia mengungkapkan hampir 30% dari total kapitalisasi pasar di bursa berasal dari kontribusi BUMN. Karena itu, Danantara mendorong agar pasar modal nasional terus diperkuat dengan peningkatan transparansi dan keterbukaan, serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). (H-3)